FAJAR, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap warga memiliki akses setara terhadap fasilitas publik, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Appi saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Audiensi tersebut membahas penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota di Makassar. Turut hadir Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Menurut Appi, pertemuan itu menjadi momentum strategis untuk menyatukan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.
Ia menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Munafri juga menyebut awal masa pemerintahannya menjadi kesempatan strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik pada pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang sudah ada.
Politisi Golkar itu juga mulai melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota, salah satunya menghadirkan figur disabilitas bernama Nadila untuk memberikan perspektif langsung dalam proses perumusan kebijakan.
“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Selain infrastruktur fisik, Appi menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas hingga akses lift ramah disabilitas di gedung-gedung publik.
“Ini harus kita bahas bersama. Kami butuh masukan dari semua pihak agar kebijakan yang lahir benar-benar kuat, aplikatif, dan bisa kita jalankan bersama,” jelasnya. (*/)
