Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi berbasis keluarga.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta pada Senin (11/5/2026).
Kerja sama tersebut bertujuan menyinergikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi.
“Di Kemendukbangga/BKKBN ada Kelompok UPPKA, yakni Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (peserta KB). Dulu, ibu-ibu yang mau ber-KB diberikan pembiayaan dan usaha. Hari ini juga masih berjalan, sehingga inilah yang nanti menjadi bagian dari sinergi dengan Kementerian Koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Wihaji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kolaborasi Dorong Penguatan Ekonomi KeluargaWihaji mengatakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program pemerintah berjalan lebih efektif di lapangan.
Menurut dia, sinergi konkret diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi keluarga melalui koperasi yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun super team antarlembaga pemerintah.
“Mengenai program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kami merasa perlu untuk mengajak kementerian/lembaga lain agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat desa dan kelurahan,” kata Ferry.
Ia menjelaskan kelompok binaan Kemendukbangga/BKKBN nantinya dapat ditransformasi menjadi badan usaha koperasi.
Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat menjadi outlet pemasaran produk hasil kelompok binaan Kemendukbangga/BKKBN.
Fokus Pengembangan Data dan Edukasi KoperasiDalam nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup pemanfaatan data dan informasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga, hingga penguatan kelembagaan koperasi.
Kerja sama juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
Sebagai tindak lanjut, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan program, pembagian tugas, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
