Purbaya meminta pengusaha untuk tidak ragu melaporkan jika menghadapi kendala lapangan dalam menjalankan usahanya di Indonesia.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa partisipasi sektor swasta merupakan kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Dalam seminar debottlenecking yang dihadiri para duta besar dan pengusaha asing, Purbaya mengungkapkan bahwa belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap ekonomi, sementara sisanya bergantung pada geliat swasta.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah saat ini beralih ke pendekatan yang lebih praktis untuk menyelesaikan hambatan bisnis daripada sekadar berkutat pada perbaikan administrasi regulasi di awal.
"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta. Jadi pendekatan saya adalah sebaliknya," jelas Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pemerintah telah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan Purbaya sebagai salah satu wakil ketuanya.
Gugus tugas ini bertugas untuk "menghilangkan kekacauan" birokrasi dan hambatan investasi secara mingguan. Hingga saat ini, tercatat ada 142 pengaduan yang masuk melalui saluran debottlenecking.
Dari jumlah tersebut, 83 kasus telah dibahas secara terbuka dan 45 di antaranya telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.
"Setiap minggu, kami menyelesaikan satu, dua, hingga empat kasus, dan sejauh ini berjalan lancar. Kami berhasil menghilangkan hambatan dengan cepat. Saya yakin satu tahun dari sekarang, iklim lingkungan di Indonesia akan jauh lebih baik daripada sekarang," ungkapnya.
Purbaya menambahkan bahwa proses penyelesaian hambatan ini dilakukan melalui musyawarah yang disiarkan secara langsung oleh media untuk menjamin transparansi. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang bisa menghindari keputusan yang telah ditetapkan secara kolektif.
Kepada para duta besar dan investor asing yang hadir, Menkeu memberikan jaminan bahwa perizinan dan kelancaran proses bisnis menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta pengusaha untuk tidak ragu melaporkan jika menghadapi kendala lapangan dalam menjalankan usahanya di Indonesia.
"Kami akan memastikan bahwa kami akan menghilangkan hambatan tersebut sesegera mungkin, mungkin dalam satu atau beberapa kali proses, tetapi kami pasti akan menghilangkannya," kata Purbaya.
Dengan demikian, Purbaya mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel dengan penegakan hukum yang konsisten.
"Indonesia memahami bahwa kita perlu memiliki iklim investasi yang jauh lebih baik untuk memastikan bahwa sektor swasta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dengan ini, saya mendorong semua investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan percaya diri di negara Indonesia yang menjanjikan ini," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
