Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melontarkan gagasan yang langsung menyita perhatian publik. Pria yang akrab disapa KDM itu mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.
Wacana tersebut disampaikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya @kdm_jawabarat pada Selasa (12/5/2026). Menurutnya, konsep itu dinilai lebih adil bagi masyarakat karena pembayaran hanya dilakukan saat kendaraan benar-benar menggunakan jalan.
"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi.
Dedi menjelaskan, sebelum sistem itu diterapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dulu ingin memastikan kualitas jalan di seluruh wilayah benar-benar memadai.
Baca Juga: Jawa Barat Kian Dilirik Investor Mancanegara, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Jalan yang dimaksud bukan sekadar mulus, tetapi juga dilengkapi drainase yang baik, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan lengkap dengan ambulans, mobil derek, mobil pemadam kebakaran, dan tim paramedis.
Setelah seluruh fasilitas tersebut siap, menurut Dedi, sistem jalan berbayar baru bisa diterapkan sebagai bentuk keadilan bagi pengguna jalan.
"Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan keadilannya," ujarnya.
Menurut KDM, konsep itu dianggap lebih masuk akal dibanding pajak kendaraan yang tetap dibayarkan meski kendaraan jarang digunakan.
"Keadilannya terwujud dari, satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar. Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," sebutnya.
Tak hanya soal keadilan, Dedi juga menilai sistem tersebut dapat membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kendaraan.
Ia berharap nantinya orang hanya memakai jalan untuk kepentingan yang benar-benar penting sehingga lalu lintas menjadi lebih nyaman untuk semua pengguna.
"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," imbuhnya KDM.
Meski sudah ramai diperbincangkan publik, Dedi menegaskan wacana tersebut masih sebatas gagasan dan belum masuk tahap implementasi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Motif Penataan Gedung Sate
Saat ini, Pemprov Jawa Barat disebut masih menyiapkan kajian mendalam dengan melibatkan akademisi, pakar, dan berbagai pihak terkait sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.
"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," tutupnya.
