Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp40,95 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 9,99% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan perpajakan, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan cukai.
“Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp3,45 triliun atau tumbuh 22,74% YoY, sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp31,65 triliun naik sebesar 4,57% [secara tahunan],” ujarnya di sela rilis kinerja APBN hingga April 2026 dan penghargaan satuan kerja berkinerja terbaik lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).
Rusna turut menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp2,53 triliun atau tumbuh 4,43% secara tahunan.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp149,34 miliar atau 51,56% dari target. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 2,78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara didorong kenaikan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri serta tingginya realisasi belanja pemerintah.
Baca Juga
- OJK Kasih Lampu Hijau Penggabungan BPR Danaputra Sakti ke BPR Harta Swadiri
- BI Malang Nilai Inflasi Kota Malang pada April Masih Terjaga
- BI Malang Dukung Pengembangan Pariwisata Daerah Lewat Penggunaan QRIS
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri, serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT), turut menopang pertumbuhan penerimaan pajak.
Dia juga menyoroti kenaikan penerimaan cukai yang secara nominal masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang.
Menurutnya, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal turut mendorong peningkatan permintaan rokok legal dan berdampak pada penerimaan cukai.
“Jadi kunci keberhasilan utama kinerja realisasi KPPN Malang adalah dengan sinergi yang lebih kuat dalam pemberantasan rokok ilegal karena penerimaan cukai berkontribusi lebih dari 75% pada realisasi penerimaan di wilayah kerja KPPN Malang,” ujarnya.
