Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam rentang terkendali. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyampaikan defisit APBN per Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh dari target defisit akhir tahun sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.
"Belakangan santer beredar isu dan kabar bahwa saldo APBN menipis, defisit APBN akan menyentuh lebih dari 3 persen di akhir tahun, bahkan isu tentang APBN 2026 bisa jebol," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 12 Mei 2026.
Dia menyebut realisasi belanja negara per Maret 2026 mencapai Rp815 triliun, di mana porsi terbesar berasal dari belanja pusat mencapai Rp610,3 triliun. Fokus belanja tersebut untuk membiayai berbagai program prioritas.
Menurut dia, strategi percepatan belanja itu memang berkonsekuensi terhadap pelebaran defisit APBN. Namun, dia menekankan dalam tata kelola program prioritas, perlu ada pembenahan yang harus menjadi catatan untuk kementerian dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Desa.
Said mengatakan dalam merespons tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, kemungkinan pemerintah akan lebih memilih refocusing atau memfokuskan kembali anggaran program, dengan tetap menjadikan APBN sebagai fungsi stabilisasi, alokasi (perlindungan sosial), dan distribusi (pemerataan sosial).
Dengan demikian, hingga akhir tahun, belanja APBN bisa menjadi lebih rendah dari pagu, sehingga dia memperkirakan defisit APBN akan lebih rendah dari rencana di kisaran 2,56 persen PDB atau setara dengan Rp658,3 triliun.
Terkait beredarnya kabar saldo APBN 2026 yang hanya Rp120 triliun, dia menjelaskan saldo APBN 2026 yang merupakan dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih utuh. Tetapi, senilai Rp300 triliun di antaranya ditempatkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank Himbara," tutur dia.
(Ilustrasi uang. Dok MI)
Sesuai ketentuan Undang-Undang APBN, dia menegaskan SAL hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR. Meski saat ini defisit anggaran dalam rentang yang aman serta SAL masih utuh, dia mengingatkan pengelolaan APBN ke depannya tetap harus lebih hati-hati.
Dia mendukung mode aman alias safe mode yang diaktivasi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Berbagai kebijakan dimaksud, yakni seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar Amerika Serikat, pembentukan Dana Stabilisasi Obligasi (Bond Stabilizer Fund/BSF), insentif imbal hasil atau yield yang lebih besar untuk penempatan dolar AS di bank Himbara, serta penerbitan Panda Bond.
Menurut dia, melalui kebijakan safe mode, dengan serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar pada tahun ini.
"Pemerintah tidak akan dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai biaya dana (cost of fund) yang mahal," ungkap Said.
