jpnn.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi menyatakan setiap desain sistem pemilu selalu memiliki konsekuensi politik.
Karena itu, lanjutnya, pembahasan revisi UU Pemilu harus mempertimbangkan kepentingan demokrasi jangka panjang.
BACA JUGA: Nadiem Singgung Arahan Jokowi di Sidang Korupsi Chromebook
Hal ini disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi publik Reform Syndicate bertajuk “Revisi UU Pemilu: Reformasi Demokrasi atau Konsolidasi Kekuasaan?”.
Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada desain sistem pemilu yang netral secara politik.
BACA JUGA: Grace Natalie: Saya Enggak Pernah Ada Masalah dengan Pak JK
"Karena itu, revisi regulasi harus dirancang berdasarkan kepentingan demokrasi jangka panjang, bukan semata kepentingan jangka pendek elite politik," kata Burhanudin, Selasa (12/5).
Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti bahwa percepatan pembahasan revisi UU Pemilu yang bergulir di DPR, sangat penting sebagai langkah antisipasi bagi kestabilan pemerintahan.
BACA JUGA: KPK Umumkan Kekayaan Prabowo 2025 Mencapai Rp 2,066 T
"Daripada terlalu dekat keputusan itu diambil dan secara politik justru malah menimbulkan komplikasi di internal pendukung koalisi, lebih baik dari awal," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Syndicate Muh. Jusrianto mengatakan revisi UU Pemilu harus segera dilanjutkan dan tidak boleh hanya menjadi agenda teknis elektoral, tetapi harus memperkuat kualitas demokrasi dan representasi rakyat.
"Revisi UU Pemilu ini sudah lama berhenti di laci meja Senayan, dan harus segera dilanjutkan. Agar publik tidak curiga dalam proses yang berlangsung,” kata Jusrianto.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
