JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat mengungkapkan bahwa Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Wijaya Kusuma di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dapur tersebut merupakan satu dari dua lokasi yang disidak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman karena dinilai kotor dan ditemukan banyak belatung.
Kepala Sudinkes Jakarta Barat, dr. Sahruna, menjelaskan bahwa SPPG Wijaya Kusuma belum memiliki sertifikat tersebut karena baru saja beroperasi sekitar dua bulan lalu.
Baca juga: Gudang Motor Ilegal di Jaksel Beroperasi 2022, Raup Untung Rp 26 Miliar
"Jadi SPPG Wijaya Kusuma Grogol Petamburan itu SPPG baru beroperasi sejak 5 Maret 2026 kalau sesuai SK dari BGN (Badan Gizi Nasional) ya, dia belum mengajukan SLHS karena memang masih baru," ungkap Sahruna saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (12/5/2026).
Sementara SPPG lainnya yang turut disidak oleh KSP, yaitu SPPG Sukabumi Utara Kebon Jeruk telah memiliki SLHS setelah beroperasi sejak 25 November 2025 lalu.
Menanggapi temuan KSP terkait adanya belatung dan tumpukan sampah, Sahruna membenarkan informasi tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa belatung ditemukan di area tempat sampah SPPG, bukan pada makanan yang akan didistribusikan kepada anak-anak penerima MBG.
Menurut dia, terdapat sisa makanan dari hari sebelumnya di tempat sampah sehingga memicu munculnya belatung.
Ia pun menyebut saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi SPPG.
"Sementara ini saya masih koordinasi dulu," kata dia.
Baca juga: Pedagang Tahu yang Ditabrak Mobil Berstiker SPPG di Bekasi Meninggal
Lebih lanjut, Sahruna menegaskan bahwa urusan kebersihan lingkungan dapur sejatinya merupakan tanggung jawab penuh pihak pengelola SPPG.
Ia mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kesehatan dan jajarannya terbatas pada pengawasan higienitas pangan dan penjamah makanan.
"Tapi intinya, kalau soal kebersihan area SPPG, itu seharusnya jadi perhatian pengelola SPPG. Kalau tupoksi dari Dinkes dan jajaran itu fokus di makanan dan penjamah makanannya," ucap Sahruna.
Fokus pengawasan Sudinkes meliputi empat aspek, yakni melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), memberikan Pelatihan Kursus Penjamah Makanan/Sanitasi (KPSS), memastikan penjamah makanan memiliki surat keterangan sehat, serta memastikan adanya pemeriksaan laboratorium terhadap makanan, air, usap alat, dan usap dubur.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mendapati banyak belatung dan sampah pada dua SPPG atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kebon Jeruk dan Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).
