JAKARTA, KOMPAS — Budaya baca di Indonesia perlu dibangun melalui kebiasaan membaca yang didukung akses terhadap bahan bacaan bermutu, terjangkau, dan merata. Minat membaca dinilai masih terbuka, termasuk di kalangan Generasi Z yang akrab dengan teknologi digital.
“Secara tingkat melek huruf, Indonesia sudah sangat tinggi. Tantangannya berikutnya adalah akses terhadap bahan bacaan, seperti perpustakaan dan toko buku. Untuk menjadi bangsa dengan budaya baca, masyarakat harus memiliki kebiasaan membaca,” kata Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha dalam diskusi “Merawat Pustaka dan Memartabatkan Bangsa” yang digelar hybrid dari Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Diskusi yang digelar dalam rangka Hari Buku Nasional 2026 dan peringatan HUT Ke-46 Perpustakaan Nasional RI itu menghadirkan Presiden ASEAN Public Libraries Network Chaerul Umam, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, dan Director of the Indonesia Doctoral Training Partnership University of Nottingham Bagus Muljadi. Acara dibuka Kepala Perpustakaan Nasional Endang Aminudin Aziz.
Arys mengatakan, penerbit mendukung amanat UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menekankan pentingnya buku yang bermutu, murah, dan merata. Namun, menurut dia, keterjangkauan harga buku tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada penerbit.
“Kalau soal mutu, kami siap. Tetapi untuk murah, itu tidak bisa hanya diserahkan kepada penerbit. Akses terhadap bahan bacaan juga mencakup harga jual buku,” ujarnya.
Menurut Arys, Indonesia membutuhkan sektor pengampu yang mampu mengoordinasikan berbagai pihak terkait dunia perbukuan. Saat ini, urusan buku tersebar di sejumlah lembaga, seperti Perpustakaan Nasional, Pusat Perbukuan di Kementerian Pendidikan, Direktorat Penerbitan di Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga urusan hak cipta di Kementerian Hukum.
Di Kementerian Agama juga terdapat Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan. Namun, menurut Arys, berbagai lembaga tersebut belum bergerak secara terpadu.
Generasi Z dan milenial dinilai semakin terhubung dengan dunia literasi global dan mengikuti perkembangan buku-buku baru.
“Apakah kita sudah bergerak bersama? Tampaknya belum. Kami di industri bisa merasakannya. Dulu di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada Asisten Deputi Literasi, tetapi nomenklatur itu sekarang hilang. Sayang sekali,” ujarnya.
Ia mencontohkan Malaysia yang memiliki Kota Buku sebagai lembaga yang mampu mengorkestrasi gerakan perbukuan secara nasional meski berada di bawah Kementerian Pendidikan.
Terkait prospek industri buku di Indonesia, Arys menilai terdapat sinyal positif. Generasi Z dan milenial dinilai semakin terhubung dengan dunia literasi global dan mengikuti perkembangan buku-buku baru.
“Tahun lalu saat Ikapi menyelenggarakan Indonesia International Book Fair, pengunjungnya sangat banyak, termasuk dari kalangan anak muda,” katanya.
Ia juga menyebut rencana hadirnya toko buku berukuran besar hingga 6.000 meter persegi di kawasan Kelapa Gading dan Serpong sebagai indikasi tumbuhnya pasar buku di Indonesia.
“Masih ada optimisme bahwa kondisi industri perbukuan akan terus membaik, meski belum bisa dipastikan sejauh mana hasilnya nanti. Setidaknya, ini menunjukkan ada pihak-pihak yang memiliki inisiatif untuk menggerakkan dunia buku,” ujar Arys.
Menurut dia, sejumlah indikator juga menunjukkan geliat literasi masyarakat. Kunjungan ke Perpustakaan Nasional pada akhir pekan, misalnya, selalu ramai. Perpustakaan daerah pun mulai bergairah. Ikapi juga menjalin kolaborasi dengan perpustakaan untuk memberikan masukan terkait penyediaan buku bacaan yang dibutuhkan masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Endang Aminudin Aziz mengatakan, perjalanan Perpustakaan Nasional saat ini dihadapkan pada pertanyaan besar tentang relevansi perpustakaan di tengah masyarakat. Pertanyaan itu mencakup apakah perpustakaan masih dibutuhkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan lumbung pengetahuan bangsa.
Menurut Endang, tekad menghadirkan perpustakaan demi martabat bangsa sekaligus menjadi tantangan yang tidak ringan.
“Kami menyadari perjuangan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, tenaga, dan pemikiran. Namun, kami ingin memastikan arah yang ditempuh dapat membuat perpustakaan terus merawat pustaka, menjaga keberlanjutannya, memanfaatkannya bagi masyarakat, dan bersama-sama memartabatkan bangsa,” katanya.
Aminudin menambahkan, merawat pustaka berarti memastikan pengetahuan tetap hidup, dapat diakses, dibaca, diperdebatkan, dan memberi inspirasi. Dari situlah martabat bangsa dibangun, yakni melalui masyarakat yang literat, tidak mudah terpengaruh informasi liar, serta mampu berpikir kritis di tengah banjir informasi yang kerap sulit diverifikasi.
Menurut dia, membaca bukan sekadar kewajiban di bangku sekolah, melainkan cara untuk menjaga kewarasan di tengah dunia yang kian bising.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka meyakini perpustakaan tetap menjadi gudang ilmu pengetahuan sekaligus bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Adapun Chaerul Umam menilai pustakawan harus menjadi profesi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurut dia, peran pustakawan kini tidak lagi sebatas mengelola koleksi, melainkan juga menjadi fasilitator pengetahuan global.
“Pustakawan kini memiliki peran di berbagai bidang. Karena itu, mereka perlu memiliki kompetensi digital dan wawasan internasional,” ujarnya.
