Integrasi Pembangunan Hijau dan Pemberdayaan Desa Harus Berjalan Melalui Kolaborasi

Jakarta: Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong pembangunan hijau dan pemberdayaan masyarakat desa harus berjalan secara terintegrasi melalui kolaborasi multipihak. Sebab, pembangunan ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari aspek sosial dan lingkungan.

"Pembangunan desa dan kawasan ke depan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, NGO, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2026.

Hal itu disampaikan Abdul Haris dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan IRE dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Yogyakarta itu Kegiatan tersebut menghadirkan pemerintah daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mitra pendamping masyarakat, akademisi, serta berbagai organisasi. Berbagai pihak tersebut dinilai aktif mendukung pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis lingkungan berkelanjutan.

Abdul Haris juga menyampaikan bahwa desa dan kawasan perdesaan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan. Menurut dia, hal itu merupakan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Abdul Haris menyampaikan, berbagai pendekatan dilakukan. Seperti perhutanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, agroforestry, desa wisata, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

"Hal itu dinilai mampu menjadi instrumen pemberdayaan sekaligus penciptaan lapangan kerja baru di desa," ungkap Abdul Haris.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya penguatan koordinasi program di tingkat daerah. Sehingga, berbagai intervensi lintas sektor dapat lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris (kanan). Foto: Istimewa.

Abdul Haris mengatakan, pendekatan berbasis data, penguatan kawasan, serta pembangunan berbasis potensi lokal menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung transformasi pembangunan hijau di Kalimantan.

Abdul Haris berharap tercipta penguatan kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.