Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana dengan mengusulkan bantuan tersebut kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Usulan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
Hendrik mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak konflik dan bencana.
"Maluku meminta dukungan pembangunan rumah di empat desa, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit," ungkap Hendrik.
Total rumah yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Maluku mencapai 391 unit.
Pemulihan Pascakonflik Jadi PrioritasHendrik menjelaskan pembangunan hunian bukan hanya soal penyediaan rumah layak bagi masyarakat terdampak.
Menurut dia, pembangunan rumah juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Pemerintah daerah, kata Hendrik, ingin memastikan seluruh warga terdampak mendapat perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang.
Hendrik mengungkapkan hingga kini masih ada warga yang bertahan tinggal di tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan.
"Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak," ujar Hendrik.
Pemerintah Pusat Siapkan Pengecekan LapanganSelain pembangunan rumah, Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hendrik menilai bantuan BSPS di Maluku belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan yang menyebabkan distribusi material bangunan sulit dan biaya konstruksi tinggi.
"Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku," kata Hendrik.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty menyatakan pihaknya siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.
Rini mengatakan pemerintah pusat tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
"Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni," ujar Rini Dyah Mawarty.
Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah untuk memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan rumah.
