Dolar Perkasa dan Rupiah Melemah, Ini Penyebab dan Dampaknya

Bisnis.com, BANDA ACEH — Rupiah terperosok ke level terendah sepanjang sejarah di 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/5/2026), melampaui titik terlemah yang pernah dicapai bahkan pada puncak Krisis Keuangan Asia 1997–1998.

Pelemahan ini terjadi di tengah tekanan luas terhadap mata uang Asia akibat kebuntuan perundingan damai AS-Iran yang memompa harga minyak tetap tinggi dan menekan selera investor terhadap aset berisiko. Rupiah telah terdepresiasi sekitar 7% sejak konflik Timur Tengah meletus pada akhir Februari lalu, sementara dolar AS kian perkasa seiring meningkatnya permintaan atas aset safe haven.

"Kerentanan Indonesia diperparah oleh cadangan minyak mentah yang relatif rendah, sebagian besar karena keterbatasan kapasitas penyimpanan," ujar analis mata uang senior MUFG Lloyd Chan, dikutip The Star, Rabu (13/5/2026).

Rupiah sebenarnya telah melemah secara bertahap selama bertahun-tahun, menembus level 17.000 per dolar pada pekan lalu, sebelum akhirnya menyentuh 17.500 rekor sepanjang masa. 

Sementara itu, nilai tukar peso Filipina tercatat melemah 0,9% dalam tiga sesi berturut-turut, penurunan sekitar 5% sejak perang di Timur Tengah dimulai, jauh lebih kecil dibandingkan rupiah.

Di sisi dolar, The Wall Street Journal melaporkan bahwa imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik 1,9 basis poin ke level 4,429%, sementara indeks dolar DXY menguat 0,3% ke posisi 98,274. Penguatan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik menyusul kemacetan gencatan senjata AS-Iran yang memperbarui permintaan terhadap dolar sebagai mata uang safe haven.

"Ketidakpastian geopolitik yang kembali memanas mendorong harga minyak lebih tinggi, memperkuat kekhawatiran atas tekanan inflasi yang persisten," kata Abdelaziz Albogdady, manajer riset pasar dan strategi fintech dari FXEM, dikutip The Wall Street Journal.

Analis ING Francesco Pesole juga menyoroti bahwa pergerakan dolar belakangan ini sangat erat kaitannya dengan dinamika pasar saham. 

"Hari-hari baik bagi dolar pada umumnya bertepatan dengan hari-hari buruk bagi pasar saham belakangan ini," ujarnya. 

Pesole menambahkan bahwa data inflasi AS yang akan dirilis dapat melampaui ekspektasi pasar, yang berpotensi mendorong Federal Reserve mempertimbangkan kenaikan suku bunga, skenario yang akan semakin mengangkat dolar.

Tekanan pada rupiah bukan semata datang dari luar. The Diplomat mencatat bahwa Indonesia selama bertahun-tahun mengalami defisit neraca berjalan yang persisten dengan pengecualian pada 2021 dan 2022 berkat lonjakan ekspor komoditas pascapandemi. Meski defisit neraca berjalan pada 2025 masih tergolong moderat sebesar US$1,5 miliar, kondisi itu membuat rupiah rentan terhadap guncangan eksternal, seperti konflik bersenjata atau peristiwa apa pun yang mengikis kepercayaan investor.

Pasar kini mengantisipasi pelebaran defisit neraca berjalan Indonesia tahun ini, seiring serangan AS terhadap Iran yang mendorong naiknya harga impor energi. Dalam kondisi ini, pemerintah dilaporkan masih menanggung sebagian besar biaya kenaikan harga energi tersebut, sementara tetap berkomitmen pada rencana belanja fiskal yang besar meski pendapatan negara pada tahun lalu mencatatkan shortfall.

Memperburuk situasi, lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch baru-baru ini menurunkan peringkat Indonesia dengan alasan ketidakpastian kebijakan. Di saat yang sama, MSCI penyedia indeks global memperingatkan bahwa bursa saham Indonesia perlu melakukan sejumlah reformasi segera, atau menghadapi konsekuensi serius. Semua ini berkontribusi pada arus keluar modal yang berkelanjutan dari Indonesia.

The Star melaporkan bahwa indeks saham acuan Indonesia anjlok hingga 2,1% ke level terendah sejak akhir Juni 2025, kerugian besar di saham Barito Renewables dan Chandra Asri Pacific. 

Selain guncangan energi, Indonesia juga tengah bergulat dengan kekhawatiran atas disiplin fiskal, independensi bank sentral, dan regulasi pasar modal.

Para pelaku pasar kini menantikan hasil tinjauan MSCI pada Mei ini, di mana penyedia indeks tersebut diperkirakan akan mempertahankan pembatasan terhadap saham-saham Indonesia. Ini menyusul kepanikan pasar pada Januari lalu ketika MSCI memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia ke pasar frontier, dengan alasan kurangnya transparansi.

Di tengah semua tekanan itu, kondisi saat ini jauh berbeda dari krisis 1997–1998 dan kecil kemungkinan akan berujung pada krisis berskala serupa. Salah satu perbedaan mendasar adalah bahwa rupiah kini bergerak secara bebas mengikuti mekanisme pasar, bukan dipatok pada kurs tertentu seperti di era 1990-an. 

Ketika tekanan melanda saat itu, pemerintah terpaksa melepas patok kurs, memicu devaluasi yang sangat tajam dan cepat. Selama Krisis Keuangan Asia, rupiah terdepresiasi lebih dari 500% terhadap dolar, jauh berbeda dari penurunan sekitar 5% selama setahun terakhir ini.

Struktur utang luar negeri Indonesia juga dinilai jauh lebih terkelola. Mengacu pada data Bank Indonesia per 2025, total utang luar negeri pemerintah dan swasta setara 30% dari PDB, mayoritas berjangka panjang dan tergolong moderat dibandingkan standar internasional.

Bank Indonesia pun dinilai lebih siap menghadapi pelemahan rupiah dibanding era 1990-an. Cadangan devisa yang dimiliki bank sentral per Maret melampaui US$150 miliar, dan otoritas moneter memiliki opsi menaikkan suku bunga untuk membuat aset berdenominasi rupiah lebih menarik bagi investor. Dengan instrumen tersebut, bank sentral diyakini mampu memastikan bahwa sekalipun rupiah terus melemah, depresiasinya dapat berjalan secara terkendali.

The Diplomat mengingatkan bahwa pelemahan mata uang secara gradual tidak selalu berdampak buruk, khususnya jika bertujuan mendorong ekspor dan sistem keuangan tidak dibebani pinjaman bermasalah yang harus dibayar dalam dolar. 

Yang harus dihindari adalah depresiasi tajam dan tidak terkendali yang membongkar utang-utang tersembunyi dan memicu kepanikan, itulah yang terjadi pada 1990-an.