Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala negosiator Iran mengeluarkan ultimatum terbaru kepada Amerika Serikat (AS). Teheran meminta Washington untuk segera menerima syarat-syarat dalam proposal 14 poin untuk perdamaian dalam perang Timur Tengah atau menghadapi "kegagalan".
Pesan menantang itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump menolak tawaran balasan terbaru dari Iran dan mengatakan bahwa gencatan senjata yang rapuh yang berlaku sejak 8 April berada dalam "kondisi kritis". Bahkan, laporan terbaru Reuters menyebut Trump mulai mengkaji lagi kelanjutan operasi militer di Selat Hormuz, Proyek Freedom, dan serangan udara ke Iran.
Mengutip AFP, Selasa (12/6/2026), Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan AS harus menerima "hak" Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari dua bulan itu. Hingga kini pembicaraan perdamaian tetap buntu setelah putaran awal gagal menghasilkan terobosan bulan lalu.
- Perang Iran Berpotensi Berakhir dengan "Kekalahan" AS
- Senjata Makan Tuan AS Makin Pedih, Trump Dukung Langkah Darurat
- Pesawat Terlibat Kecelakaan Fatal Kini Diizinkan Terbang, Ini Sebabnya
- Ada Apa Netanyahu? Tiba-Tiba Sebut Israel Harus "Lepas" dari AS
"Tidak ada alternatif lain selain menerima hak-hak rakyat Iran sebagaimana diuraikan dalam proposal 14 poin. Pendekatan lain akan sepenuhnya tidak menghasilkan kesimpulan; hanya kegagalan demi kegagalan," kata Ghalibaf dalam sebuah unggahan di X.
"Semakin lama mereka mengulur waktu, semakin banyak uang pajak Amerika yang akan menanggungnya."
Rincian proposal AS terbaru masih terbatas, meskipun laporan media mengatakan bahwa proposal tersebut melibatkan nota kesepahaman satu halaman yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran dan membangun kerangka kerja untuk negosiasi tentang program nuklir Iran. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tanggapannya menyerukan pengakhiran perang di semua lini, termasuk Lebanon, penghentian blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pengamanan pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri berdasarkan sanksi yang telah lama berlaku.
'Perang' Nuklir
Sementara ini, juru bicara komisi keamanan nasional parlemen Iran mengatakan para anggota parlemen bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan pengayaan uranium hingga tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir jika konflik kembali terjadi. Saat ini, Teheran memiliki persediaan uranium yang diperkaya hingga 60% sementara untuk mencapai senjata nuklir perlu pengayaan hingga 90%.
"Salah satu opsi Iran jika terjadi serangan lain adalah pengayaan hingga 90%. Kami akan memeriksanya di parlemen," tulis Ebrahim Rezaei dalam sebuah unggahan di X.
Persediaan uranium yang sangat diperkaya milik Iran tetap menjadi poin penting dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, yang bersikeras bahwa material tersebut harus dipindahkan keluar negeri. Iran sejauh ini menolak untuk memindahkan persediaan uranium yang diperkaya ke luar negeri dan bersikeras pada haknya untuk menggunakan energi nuklir secara damai, meskipun mereka mengatakan tingkat pengayaan tetap "dapat dinegosiasikan".
(sef/sef) Add as a preferred
source on Google
