Jakarta, tvOnenews.com- Setelah viralnya video perlombaan cerdas cermat (LCC) pada waktu lalu, yang ditayangkan di Youtube. MPR pun mengakui ada kesalahan.
Kesalahan tersebut disampaikan MPR melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI yang sudah mengambil sikap tegas seperti putus kontrak sama MC dan dewan juri.
- tvOnenews.com Edit / YouTube MPRGOID
Disampaikan pula oleh MPR kalau permohonan maaf, karena adanyakelalaian dewan juri dalam babak final yang diselenggarakan di Pontianak pada Sabtu (9/5) lalu.
Juga dikatakan sudah seharusnya kasus dan memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC empat pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
"ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan Setjen MPR RI diterima di Jakarta, Selasa., dikutip dari Antara, Rabu (13/5).
Lebih lanjut, MPR menyampaikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.
- Tangkapan layar
Semua itu termasuk, mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
“Agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel.” jelas keterangan tersebut.
Di tengah viralnya isu lomba cerdas cermat empat pilar, MPR mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan gelaran LCC empat pilar.
Majelis permusyawaratan rakyat atau MPR berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi. Guna menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.
Perlu diketahui, polemik ini bermula dari rekaman video yang viral di YouTube MPRGOID pada sesi final Sabtu (9/5), yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 2 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Masalah muncul saat pertanyaan rebutan mengenai prosedur pemilihan anggota BPK dilemparkan oleh juri.
Situasinya diawal ada Regu C dari SMAN 1 Pontianak yang menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
