Legislator Minta Mekanisme Penilaian Lomba Cerdas Cermat MPR Dievaluasi Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyampaikan keprihatinannya terkait insiden yang terjadi pada final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat.

Habib Syarief meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk segera memperbaiki mekanisme penjurian LCC Empat Pilar.

"Adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang sama dari dua peserta menunjukkan mekanisme penjurian perlu dievaluasi total. Kami berharap ini menjadi insiden terakhir," kata Habib Syarief dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Baca juga: Polemik Cerdas Cermat di Kalbar: MPR Nonaktifkan Juri hingga Usul Lomba Diulang

Ia berharap ke depan mekanisme penilaian harus disusun lebih detail dengan indikator yang terukur, mencakup ketepatan, kecepatan, serta kejelasan jawaban.

Sistem penilaian harus objektif, adil, dan transparan agar kredibilitas lomba tetap terjaga.

${response.judul}

Artikel Kompas.id

"Sesuai petunjuk pelaksanaan, panitia seharusnya memonitor setiap tahapan. Evaluasi pasca-seleksi penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi kesalahan pendengaran atau persepsi juri," ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan dua terobosan teknis dalam proses penjurian.

Baca juga: MPR Sebut Dewan Juri Lalai Saat Lomba Cerdas Cermat di Kalbar, Berujung Dinonaktifkan

Pertama, ia menyarankan juri menggunakan headset atau earphone berkualitas tinggi agar dapat mendengar jawaban peserta secara presisi, terutama dalam situasi lomba yang bertempo cepat.

Kemudian, dirinya juga menyarankan agar seluruh sesi lomba wajib direkam dengan kualitas audio-visual yang baik.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Rekaman tersebut berfungsi sebagai bukti otentik yang dapat diputar ulang jika terjadi protes oleh peserta.

"Kalau ada perdebatan, rekaman audio bisa diputar ulang. Ini penting demi akuntabilitas penilaian," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang