Terkini, Jeneponto – Sebuah pernyataan singkat yang sempat terlontar dari mulut manajer SPBU di Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, nyaris membongkar tabir gelap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah lama diduga terjadi di daerah ini. Pernyataan yang menyebutkan adanya “setoran atau iuran” kepada sejumlah oknum aparat itu sontak memicu gelombang pertanyaan publik, sekaligus menguatkan dugaan bahwa peredaran BBM ilegal di Jeneponto berjalan berkat dugaan perlindungan pihak berwajib.
Namun ironisnya, tak lama setelah kabar itu menyebar luas dan terekam dalam rekaman percakapan, orang yang bersangkutan justru menarik kembali ucapannya—peristiwa yang dinilai banyak pihak sebagai tanda kuat adanya tekanan hingga ia terkesan “dibungkam” sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap.
Pernyataan Nyaring yang Mengguncang, Lalu Tiba-Tiba Ditarik Kembali
Kisah ini bermula dari percakapan yang sempat didengar dan terekam, di mana manajer SPBU yang berinisial WB mengaku berbincang dengan sejumlah pelanggan pengepul BBM. Dalam perbincangan itu, WB menyebutkan bahwa operasional penjualan solar bersubsidi di tempatnya tidak berjalan sendirian, melainkan ada kewajiban membayar sejumlah “iuran” kepada oknum aparat agar aktivitas berjalan lancar tanpa hambatan.
Pernyataan itu kemudian dimuat dalam laporan media daring Penjuru.id, yang sekaligus membuka mata publik mengapa praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Jeneponto selama ini terkesan berjalan mulus dan sulit diberantas.
Namun baru beberapa hari kabar itu mencuat, WB secara tiba-tiba mengeluarkan klarifikasi yang berbalik 180 derajat. Dalam rilis yang juga dimuat oleh media yang sama, WB mengakui memang sempat mengucapkan kalimat tersebut, namun ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar kenyataannya. Ia beralasan ucapannya keluar di saat kondisi pikirannya sedang kacau, lelah, dan tidak sadar sepenuhnya.
“Saya akui mengucapkannya, tapi itu tidak sesuai fakta. Waktu itu pikiran saya sedang kacau, jadi ucapannya melenceng dari yang sebenarnya,” ujar WB dalam klarifikasinya, yang terpantau Terkini.id, Rabu, 13 Mei 2026. yang menurut publik seolah terstruktur dan tergesa-gesa.
Keputusan menarik kembali pernyataan yang bahkan sudah terekam dalam rekaman suara dan video itu pun memicu kecurigaan baru. Banyak pihak mempertanyakan: mungkinkah seseorang berubah pikiran secepat itu tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan jika kebenaran terungkap?
Jeneponto Disebut “Surga Mafia Migas”, Dalih Barcode Jadi Celah Bermain
Penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di Jeneponto sejatinya bukanlah kabar baru. Selama bertahun-tahun, keluhan masyarakat bahwa BBM yang diperuntukkan bagi kendaraan umum, alat pertanian, dan nelayan ini justru mengalir deras ke tangan pengepul gelap untuk dijual kembali dengan harga selisih yang menguntungkan.
Yang menjadi kunci utama agar praktik ini terus berjalan adalah sistem pendataan berbasis barcode yang seharusnya mengawasi distribusi. Alih-alih menjadi pengaman, barcode justru disebut sebagai “pintu masuk” yang dimanfaatkan para pelaku. Selama memiliki data dan dokumen yang seolah-olah sah, penyaluran dianggap wajar—meski kenyataannya BBM tersebut dialihkan ke jalur pasar gelap.
Kondisi inilah yang akhirnya menjuluki Kabupaten Jeneponto sebagai “surga para mafia migas lokal”. Upaya pemberantasan kerap mentok di tengah jalan, hasil operasi jarang memberikan efek jera, dan pelaku seolah tahu kapan harus bersembunyi serta kapan bisa kembali beroperasi. Dugaan keterlibatan oknum aparat yang sempat dilontarkan WB, meski kini ditarik kembali, justru dianggap sebagai potongan teka-teki yang selama ini hilang untuk menjelaskan mengapa hukum terasa tak berdaya di wilayah ini.
Tanda Tanya Besar: Siapa Sebenarnya yang Ingin Menutupi Kasus Ini?
Fakta bahwa pernyataan yang sempat jujur kemudian ditarik kembali, ditambah konfirmasi dari pihak lain yang membenarkan praktik tersebut, menimbulkan pertanyaan krusial bagi penegak hukum dan pengawas migas: Apakah penegakan hukum di Jeneponto benar-benar lemah, atau justru sudah terkontaminasi kepentingan ekonomi gelap?
Jika benar apa yang sempat diucapkan WB itu adalah fakta, maka penarikan ucapannya adalah bukti nyata bahwa ada pihak yang merasa terancam kedudukannya. Sebaliknya, jika ucapannya memang salah seperti yang diklaimnya kini, tetap saja muncul pertanyaan: mengapa isu BBM ilegal ini tidak kunjung selesai meski sudah menjadi keluhan warga bertahun-tahun lamanya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian, TNI yang sempat dilontarkan oleh WH didepan pengepul BBB bersubsidi, terkait kabar dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut. Masyarakat pun kini menunggu, apakah peristiwa ini hanya akan berakhir sebagai isu sesaat yang terbungkam rapat, atau justru menjadi pintu pembuka bagi penegakan hukum yang tegas untuk memberantas mafia migas yang telah merugikan keuangan negara dan rakyat banyak.
Kebenaran seringkali tersembunyi, tapi jejaknya selalu tertinggal. Dan di Jeneponto, jejak itu kini mulai tercium baunya, tanda tanya besar tentang siapa yang sebenarnya berkuasa mengatur aliran BBM, dan siapa yang sebenarnya melindungi kejahatan ini.
