Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah mewacanakan kebijakan radikal terkait langkah untuk mengerek pendapatan daerah.
Ia mengaku sedang mengkaji penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar.
Dedi menjelaskan, wacana ini dilandasi oleh semangat untuk menciptakan sistem pungutan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, skema pajak yang berlaku saat ini dinilai kurang proporsional karena membebani pemilik kendaraan tanpa melihat intensitas penggunaan jalan.
"Ada pemikiran, kalau memang ingin berkeadilan, PKB itu dihapus. Siapa yang melewati jalan provinsi, ya dia yang membayar. Itu kan lebih berkeadilan dibandingkan mobil yang terus dipungut pajak tapi tidak pernah jalan," ujar Dedi.
Selain soal asas keadilan, wacana ini juga lahir dari proyeksi kebijakan di masa depan. Dedi mencontohkan persoalan pajak mobil listrik yang saat ini masih belum ditarik pungutan.
Ke depannya, ketika kondisi ekonomi global sudah pulih, pemerintah tentu harus merumuskan ulang skema pemasukan dari sektor kendaraan bermotor tanpa memberatkan masyarakat secara sepihak.
Terkait mekanisme pelaksanaannya, Dedi memaparkan bahwa jalan-jalan milik provinsi nantinya akan beroperasi menyerupai jalan tol. Kendaraan yang melintas akan dikenakan tarif melalui sebuah sistem teknologi pembayaran khusus.
"Skema pembayarannya nanti seperti model jalan tol. Akan ada sistemnya sendiri, dan di negara-negara lain konsep seperti ini sebenarnya sudah ada dan berjalan," tambahnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa konsep perubahan fundamental ini masih berada di tahap kajian dan baru tahap awal pematangan konsep. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru.
"Konsepnya bagaimana? Ini baru mulai kajian. Kami memperhitungkan seluruh jalan provinsi agar bisa diterapkan seperti jalan tol. Nantinya, ini akan dikaji secara mendalam oleh para pakar transportasi dan akademisi," pungkasnya.
