REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengkritik para gubernur yang tidak menghadiri Rapat Kerja (Raker) Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, hal itu mengindikasikan forum tersebut hanya seremonial.
FKD MPU beranggotakan Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Forum tersebut bertujuan membangun kolaborasi dan kerja sama antardaerah di berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi.
Baca Juga
Wamendagri: Jika Bonus Demografi tak Tergarap, 'Indonesia Emas' Hanya Jadi Mimpi
Bergantung ke TKD, Wamendagri Sebut Banyak Pemda di Jateng Masih Hadapi PR Kapasitas Fiskal
Singgung Kursi Pijat dan Mobil Dinas, Wamendagri Minta Kepala Daerah Setop Pengadaan tak Masuk Akal
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya mengatakan, 62 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang anggota FKD MPU. Menurutnya, hal itu menjadikan FKD MPU sebagai forum atau wadah yang memiliki nilai signifikan. Hal itu pula yang membuat Bima meluangkan waktu untuk menghadiri Raker Gubernur FKD MPU. Namun dia mengutarakan kekecewaan karena mayoritas gubernur anggota tak menghadiri raker tersebut. Selain Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, kepala daerah yang hadir hanya Wakil Gubernur (Wagub) Yogyakarta Paku Alam X dan Wagub Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri. Selebihnya diwakili sekretaris daerah dan pejabat setingkat Eselon II. .rec-desc {padding: 7px !important;} "Wakil menteri dua datang, tapi gubernur cuma satu yang ada di sini. Ini kan ada yang enggak balance, ada yang enggak nyambung antara komitmen kementerian, komitmen pusat, dengan kesadaran daerah," ujar Bima. Dia pun tak menerima alasan bahwa gubernur yang absen kemungkinan memiliki agenda lebih penting. "Yang lebih penting itu kalau gubernur dipanggil Presiden. Kita lihat hari ini, ada yang dipanggil Presiden enggak? Saya harus sampaikan ini, karena kalau Pak Menteri (Dalam Negeri) ada di sini, pasti menyampaikan hal yang sama," ucapnya. Bima kemudian menyinggung soal kepala daerah yang masih mempertahankan budaya menghadiri acara atau kegiatan bersifat seremonial. "Ketika saya menjadi wali kota Bogor, saya enggak percaya itu forum-forum apa namanya, forum komunikasi, itu enggak ada yang jalan. Karena sifatnya hanya betul-betul administratif dan seremonial," katanya.
