Dunia kontemporer tengah menyaksikan suatu "pergeseran tektonik" dalam cara kebenaran diproduksi, disebarkan, dan memperoleh pengakuan sosial. Fenomena ini bukan lagi setakat perpindahan medium dari ruang fisik menuju ruang digital, melainkan telah berkembang menjadi krisis eksistensial mengenai siapa yang berhak berbicara, atas dasar legitimasi apa, dan bagaimana otoritas pengetahuan dipertahankan.
Di tengah demoralisasi institusi pendidikan yang kian akut serta meluasnya delegitimasi terhadap kepakaran, kita perlu menengok kembali peringatan Julien Benda hampir seabad silam. Satu warning yang kini menemukan resonansi traumatisnya di tengah keriuhan era algoritma.
Tesis Benda dalam La Trahison des Clercs (1927) menetapkan garis demarkasi yang tegas mengenai posisi moral kaum intelektual. Bagi Benda, seorang clerc (intelektual) merupakan penjaga nilai-nilai universal yang melampaui kepentingan praktis dan gairah sesaat. Pengkhianatan terjadi ketika mereka yang seharusnya memelihara api kebenaran justru turun ke arena untuk melayani hasrat-hasrat praktis massa. Bentuknya bisa beragam; apakah nasionalisme sempit, pragmatisme politik, maupun ambisi kekuasaan. Dengan tajam Benda menulis:
Dalam konfigurasi sosial hari ini, ketika institusi pendidikan tinggi kerap tereduksi menjadi sekadar pabrik ijazah dan birokrasi angka kredit, “pengkhianatan” tersebut menemukan bentuknya yang baru. Ia hadir dalam sosok intelektual yang memilih membisu demi keamanan posisi, atau sebaliknya menjadi terlalu vokal, bahkan kontroversial, demi mengejar popularitas yang dangkal. Dalam situasi demikian, kaum intelektual kehilangan keterikatannya pada apa yang oleh Benda disebut sebagai kebenaran transenden:
Kehampaan kepercayaan terhadap kebenaran objektif inilah yang kemudian membuka ruang bagi apa yang dapat disebut sebagai “korupsi ilmu”, suatu problem yang dibedah secara mendalam oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Jika Benda mendiagnosis gejala pengkhianatan intelektual, maka al-Attas menawarkan perangkat konseptual untuk memahami akar krisis tersebut melalui gagasan tentang hilangnya adab.
Menurut al-Attas, kekacauan modern lahir dari ketidakmampuan manusia mengenali hierarki kebenaran, otoritas, dan posisi hakiki segala sesuatu dalam tatanan kehidupan. Dalam Islam and Secularism, ia menegaskan:
"Loss of adab implies loss of justice, which in turn betrays confusion in knowledge. This confusion in knowledge... creates the condition which enables false leaders to emerge and to thrive." (Hilangnya adab berarti hilangnya keadilan, yang pada gilirannya mencerminkan kekacauan dalam ilmu. Kekacauan ilmu inilah... yang menciptakan kondisi yang memungkinkan pemimpin-pemimpin palsu muncul dan berkembang). (Al-Attas, 1978).
Konsepsi al-Attas mengenai adab sebagai disiplin intelektual dan moral untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat menjadi semakin relevan dalam konteks mutakhir. Ketika institusi pendidikan mengalami delegitimasi akibat kecenderungan memuja prosedur administratif dibanding integritas ilmiah, maka kehadiran intelektual publik yang menjaga adab menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kewarasan peradaban. Intelektual publik sejati tidak hanya dituntut fasih berbicara di ruang umum, tetapi juga memiliki komitmen etik untuk menjaga batas antara kritik dan fitnah, antara otoritas keilmuan dan ketenaran yang murahan, serta antara kebebasan berpikir dan anarki pengetahuan.
Dampak krisis tersebut tampak nyata dalam ruang publik digital yang kini dikuasai oleh logika perhatian (attention economy). Otoritas tidak lagi lahir dari kedalaman refleksi, ketekunan intelektual, atau kejujuran akademik, melainkan dari kemampuan seseorang untuk bereaksi paling cepat dan paling gaduh di linimasa. Dalam situasi tanpa adab yang menjaga hierarki kompetensi, kita menyaksikan paradoks yang tragis: orang awam berbicara seolah nabi, sementara para pakar justru berperilaku seperti selebritas. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat dinamakan sebagai “kekacauan simbolik”, yakni runtuhnya batas-batas otoritas yang selama ini menopang ketertiban epistemik masyarakat modern.
Pada kondisi yang demikian, kaum intelektual mestilah menyambut panggilan historis untuk melakukan eksodus kembali menuju jalan kebenaran. Mereka sepatutnya memiliki keberanian moral untuk berdiri di luar arus kebisingan praktis, menjadi mediator kebudayaan yang menempatkan hikmah di atas limpahan data, serta menjunjung integritas di atas pencitraan. Mengembalikan adab ke dalam ruang publik pada hakikatnya berarti mengembalikan martabat kebenaran di atas hiruk-pikuk popularitas.
Tanpa kehadiran intelektual publik yang beradab, peradaban akan semakin dipandu oleh gema kebencian, ilusi pengetahuan, dan kepalsuan simbolik yang diproduksi secara massal. Dalam keadaan demikian, institusi pendidikan perlahan kehilangan ruhnya, sementara masyarakat bergerak menuju situasi di mana suara yang paling nyaring dianggap paling benar. Lalu kebisingan akan menggantikan posisi kebijaksanaan. Na'ūdzubillāhi min dzālik....
***
Dunia kontemporer tengah menyaksikan suatu pergeseran tektonik dalam cara kebenaran diproduksi, disebarkan, dan memperoleh pengakuan sosial. Fenomena ini tidak lagi sekadar menandai perpindahan medium dari ruang fisik menuju ruang digital, melainkan telah berkembang menjadi krisis eksistensial mengenai siapa yang berhak berbicara, atas dasar apa legitimasi itu dibangun, dan bagaimana otoritas pengetahuan dipertahankan. Di tengah demoralisasi institusi pendidikan yang kian akut serta meluasnya delegitimasi terhadap kepakaran, kita perlu menengok kembali peringatan Julien Benda hampir seabad silam—sebuah peringatan yang kini menemukan resonansi traumatisnya di tengah keriuhan era algoritma.
Tesis Benda dalam La Trahison des Clercs (1927) menetapkan garis demarkasi yang tegas mengenai posisi moral kaum intelektual. Bagi Benda, seorang clerc (intelektual) merupakan penjaga nilai-nilai universal yang melampaui kepentingan praktis dan gairah sesaat. Pengkhianatan terjadi ketika mereka yang seharusnya memelihara api kebenaran justru turun ke arena untuk melayani hasrat-hasrat praktis massa—baik dalam bentuk nasionalisme sempit, pragmatisme politik, maupun ambisi kekuasaan. Dengan tajam Benda menulis:
"The 'clerks' preached to the world that the State should be just; now they proclaim that the State should be strong and should care nothing about being just." (Kaum cendekiawan dahulu berkhotbah kepada dunia bahwa negara haruslah adil; kini mereka menyatakan bahwa negara haruslah kuat dan tidak perlu peduli terhadap keadilan). (Benda, hlm. 80).
Dalam konfigurasi sosial hari ini, ketika institusi pendidikan tinggi kerap tereduksi menjadi sekadar pabrik ijazah dan birokrasi angka kredit, “pengkhianatan” tersebut menemukan bentuknya yang baru. Ia hadir dalam sosok intelektual yang memilih membisu demi keamanan posisi, atau sebaliknya menjadi terlalu vokal demi mengejar popularitas yang dangkal. Dalam situasi demikian, kaum intelektual kehilangan keterikatannya pada apa yang oleh Benda disebut sebagai kebenaran transenden:
"The world is suffering from lack of faith in a transcendental truth." (Dunia sedang menderita karena hilangnya kepercayaan terhadap kebenaran yang transendental). (Benda, hlm. 7).
Kehampaan kepercayaan terhadap kebenaran objektif inilah yang kemudian membuka ruang bagi apa yang dapat disebut sebagai “korupsi ilmu”, suatu problem yang dibedah secara mendalam oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Jika Benda mendiagnosis gejala pengkhianatan intelektual, maka al-Attas menawarkan perangkat konseptual untuk memahami akar krisis tersebut melalui gagasan tentang hilangnya adab. Menurut al-Attas, kekacauan modern lahir dari ketidakmampuan manusia mengenali hierarki kebenaran, otoritas, dan posisi hakiki segala sesuatu dalam tatanan kehidupan. Dalam Islam and Secularism, ia menegaskan:
"Loss of adab implies loss of justice, which in turn betrays confusion in knowledge. This confusion in knowledge... creates the condition which enables false leaders to emerge and to thrive." (Hilangnya adab berarti hilangnya keadilan, yang pada gilirannya mencerminkan kekacauan dalam ilmu. Kekacauan ilmu inilah... yang menciptakan kondisi yang memungkinkan pemimpin-pemimpin palsu muncul dan berkembang). (Al-Attas, 1978).
Konsepsi al-Attas mengenai adab sebagai disiplin intelektual dan moral untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat menjadi semakin relevan dalam konteks mutakhir. Ketika institusi pendidikan mengalami delegitimasi akibat kecenderungan memuja prosedur administratif dibanding integritas ilmiah, maka kehadiran intelektual publik yang menjaga adab menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kewarasan peradaban. Intelektual publik sejati tidak hanya dituntut fasih berbicara di ruang umum, tetapi juga memiliki komitmen etik untuk menjaga batas antara kritik dan fitnah, antara otoritas keilmuan dan ketenaran yang murahan, serta antara kebebasan berpikir dan anarki pengetahuan.
Dampak krisis tersebut tampak nyata dalam ruang publik digital yang kini dikuasai oleh logika perhatian (attention economy). Otoritas tidak lagi lahir dari kedalaman refleksi, ketekunan intelektual, atau kejujuran akademik, melainkan dari kemampuan seseorang untuk bereaksi paling cepat dan paling gaduh di linimasa. Dalam situasi tanpa adab yang menjaga hierarki kompetensi, kita menyaksikan paradoks yang tragis: orang awam berbicara seolah nabi, sementara para pakar justru berperilaku seperti selebritas. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “kekacauan simbolik”, yakni runtuhnya batas-batas otoritas yang selama ini menopang ketertiban epistemik masyarakat modern.
Pada kondisi yang demikian, kaum intelektual mestilah menyambut panggilan historis untuk melakukan eksodus kembali menuju jalan kebenaran. Mereka sepatutnya memiliki keberanian moral untuk berdiri di luar arus kebisingan praktis, menjadi mediator kebudayaan yang menempatkan hikmah di atas limpahan data, serta menjunjung integritas di atas pencitraan. Mengembalikan adab ke dalam ruang publik pada hakikatnya berarti mengembalikan martabat kebenaran di atas hiruk-pikuk popularitas.
Tanpa kehadiran intelektual publik yang beradab, peradaban akan semakin dipandu oleh gema kebencian, ilusi pengetahuan, dan kepalsuan simbolik yang diproduksi secara massal. Dalam keadaan demikian, institusi pendidikan perlahan kehilangan ruhnya, sementara masyarakat bergerak menuju situasi di mana suara yang paling nyaring dianggap paling benar, dan kebisingan diperlakukan sebagai pengganti kebijaksanaan.
