jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyoroti fenomena ayah dan anak yang berhasil meraih suara signifikan di daerah pemilihan (Dapil) yang sama, seperti kasus Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies.
Menurut Efriza, hal ini menunjukkan beberapa "hal miris" yang dilakukan Partai Golkar.
BACA JUGA: Adela, Anggota Baru DPR, Anak Adies Kadir, Banyak Hartanya
"Jika melihat kenyataan dari Adies dan Adela anaknya, menunjukkan beberapa hal miris yang dilakukan oleh Partai Golkar," ujar Efriza kepada JPNN.com, Rabu (13/5).
Pertama, ia menyoroti pengabaian Partai Golkar terhadap prinsip keadilan dalam berkompetisi.
BACA JUGA: Dugaan AKP Deky Jonathan Sasiang Terlibat Narkoba Diusut Bareskrim Polri
"Ini menunjukkan Partai Golkar lebih prioritas potensi kemenangan di pemilihan umum legislatif semata tetapi mengabaikan keragaman dalam pemilihan," tegas Efriza.
Kedua, lanjutnya, ini juga menunjukkan kelemahan Partai Golkar dalam memenuhi affirmative action untuk calon anggota legislatif dari perempuan.
BACA JUGA: Ibam Divonis 4 Tahun Penjara terkait Korupsi Chromebook, Ini Pertimbangan Hakim
"Dengan bukti yang memperlihatkan terjadinya politik kekerabatan, terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik," papar Efriza.
Ketiga, Efriza menilai kasus Adies-Adela menunjukkan adanya pola penguasaan daerah pemilihan dengan mengabaikan model demokratis.
"Yang dibangun adalah model hukum besi oligarki yang dianggap melecehkan peran dan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik," katanya.
Hal ini, kata Efriza, memungkinkan yang terbangun adalah "4L (lo lagi, lo lagi) atau 2KLL (Keluarga lo lagi, keluarga lo lagi)".
"Jadi, antara Adies-Adela tidak sepenuhnya kesalahan dari mereka, malah mereka jeli melihat peluang untuk membidik daerah pemilihan agar keduanya bisa terpilih bahkan menjadikan daerah pemilihan milik keluarga," ungkap Efriza.
Ia menambahkan, yang patut disorot adalah pragmatisme partai politik dari kerja politik Partai Golkar yang hanya mengejar perolehan kursi lebih banyak.
"Akhirnya mengabaikan proses rekrutmen dan proses kaderisasi yang lebih beragam, bahkan tidak terciptanya prinsip keadilan dalam berkompetisi bagi para kadernya," tukasnya.
Menurut Efriza, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar ditengarai memang watak dari partai tersebut yang lebih mengedepankan membangun identitas politik kekerabatan dalam proses pencalonan para anggota-anggota partainya.
"Politik kekerabatan tidak bisa dimaknai sebagai bentuk sebuah penghargaan karena prestasi orang tuanya terpilih di Dapil lalu diturunkan ke anaknya," jelas Efriza.
Sebaliknya, ia menilai hal ini juga bisa menunjukkan kelemahan partai seperti terbatasnya kader-kader potensial di Partai Golkar. Atau, ada dugaan lain yang bernada tendensius, misalnya dugaan akan "mahalnya" ongkos politik untuk maju sebagai caleg.
"Baik secara proses internal maupun proses berkampanye dan pemilihan. Sebab bagaimanapun demokrasi di Indonesia masalahnya adalah ongkos politik yang mahal dan politik kekerabatan atau dinasti politik," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
