Lintasarta mendorong skema investasi bersama untuk pembangunan infrastruktur keamanan siber di sektor perbankan, khususnya bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Hal itu disampaikan Presiden Direktur dan CEO Lintasarta, Armand Hermawan, dalam acara CXO Forum Banking Update 2026 bertema “Memperkuat Keamanan Siber Perbankan: Strategi Investasi dan Ketahanan Operasional di Era Digital” di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (13/5).
Menurut Armand, tantangan terbesar bank daerah dalam memperkuat keamanan siber bukan hanya soal teknologi. Namun bagaimana meyakinkan para pemegang saham untuk mengalokasikan anggaran keamanan digital yang nilainya besar tapi tidak menghasilkan pendapatan langsung.
“Bukan hanya Return on Investment-nya untuk cyber security investment, tapi bagaimana men-convince utamanya BPD. Ada 30 kabupaten sebagai pemegang saham," kata Armand. "Para pimpinan daerah, bupati, kita harus meyakinkan mereka bahwa ada satu biaya yang sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan, tapi enggak ada revenue-nya."
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan bank-bank besar yang umumnya memiliki proses pengambilan keputusan lebih sederhana dan kesiapan investasi digital lebih matang. Karena itu, Lintasarta menawarkan pendekatan investasi bersama agar bank-bank daerah tetap mampu membangun sistem pertahanan siber tanpa harus menanggung seluruh biaya secara mandiri.
"Kemarin diskusi dengan beberapa BPD, investment-nya bersama, sharing-nya bersama, manfaatnya bersama. Mudah-mudahan dengan begitu, BPD atau BPR bisa masuk ke dalam ekosistem digital yang ada di Indonesia," ujarnya.
Armand menilai ancaman siber saat ini tidak lagi bisa dianggap sepele. Serangan digital kini berkembang dari aksi individu menjadi serangan terorganisasi yang bahkan melibatkan korporasi hingga pihak yang didukung negara. Karena itu, ia menegaskan bahwa ketahanan siber perbankan harus dibangun melalui kolaborasi lintas ekosistem, mulai dari bank, regulator, hingga perusahaan teknologi dan telekomunikasi.
Lintasarta sendiri juga melakukan kerja sama bukan hanya dengan bank besar, tapi dengan bank-bank yang lain. Mereka menyiapkan semua layanan digital, mulai dari connectivity, cloud, data center, hingga security, yang dapat dimanfaatkan, sehingga ketahanan dan kedaulatan datanya bisa dijaga.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Perbanas, Hendra Lembong, mengatakan investasi keamanan siber kini tidak bisa lagi dipandang sebagai cost center, melainkan proyek strategis yang wajib diinvestasi industri perbankan.
"Risiko siber tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata," ujar Hendra. "Risiko siber hari ini adalah risiko bisnis, risiko operasional, risiko reputasi, bahkan risiko kepercayaan publik terhadap industri perbankan."
Menurut Hendra, meningkatnya ancaman scam digital dan serangan siber membuat industri perbankan harus terus memperkuat sistem pertahanan digital untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan operator telekomunikasi dalam menghadapi ancaman seperti BTS palsu dan penyadapan SMS yang kerap dimanfaatkan pelaku penipuan digital.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan, Deden Firman Hendarsyah, mengatakan digitalisasi perbankan telah meningkatkan interconnectedness antarbank dan pihak ketiga, sehingga memunculkan risiko baru seperti third-party risk dan ancaman keamanan siber yang semakin kompleks.
Menurut Deden, sektor keuangan saat ini menjadi salah satu target utama serangan siber di Indonesia. Karena itu, OJK terus mendorong penguatan resiliensi digital melalui berbagai roadmap, panduan, dan regulasi terkait transformasi digital dan keamanan siber perbankan.
Ia menegaskan ketahanan digital tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab divisi IT, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh organisasi bank, mulai dari pimpinan hingga pegawai.
"Kami berharap bank tidak lagi melihat ketahanan digital, termasuk ketahanan siber, sebagai tanggung jawab dari salah satu bagian atau departemen pada bank saja, atau pada suatu divisi saja, tetapi ketahanan digital harus menjadi dipahami sebagai tanggung jawab bersama oleh bank, baik dari pucuk pimpinan hingga kepada pegawai bank," katanya.
