DI NEGERI yang semakin bising oleh slogan, orang sering lupa bahwa suara paling berbahaya bukanlah teriakan kebencian, melainkan pertanyaan yang jujur.
Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale memunculkan rasa kemanusiaan karena mengangkat isu Papua Selatan, khususnya konflik masyarakat adat dengan proyek pangan dan industri skala besar.
Film itu kini hadir justru menjadi pertanyaan. Ia tidak datang sebagai hiburan yang meninabobokan, melainkan sebagai cermin yang memaksa masyarakat melihat wajahnya sendiri: tentang tanah yang diperebutkan, tentang suara-suara pinggiran yang jarang diberi ruang, tentang pembangunan yang sering dipuji tanpa sempat ditanya siapa yang dikorbankan di belakangnya.
Karena itu, reaksi publik terhadap film ini tentunya mayoritas mendukung. Banyak yang melihatnya sebagai keberanian moral untuk membuka percakapan yang lama ditutupi.
Namun, sebagian kecil yang menganggapnya ancaman terhadap ketertiban, stabilitas, bahkan nasionalisme.
Suara itu siapa lagi kalau bukan dari orang politik, aparat keamanan khususnya militer, dan mereka yang tidak mencari tahu tentang kondisi Papua semenjak bergabung dengan negara ini hingga sekarang.
Di banyak ruang diskusi, terutama di kalangan mahasiswa, aktivis, seniman, dan akademisi, film ini dipandang sebagai bentuk kesaksian sosial.
Dokumenter tidak selalu hadir untuk memberikan jawaban; kadang ia cukup membuka luka yang terlalu lama ditutup rapat oleh pidato-pidato resmi, seremoni-seremoni politik, atau unggahan penuh slogan dengan foto tangan mengepal ke atas seolah semuanya telah selesai diperjuangkan untuk Papua.
Baca juga: TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Siapa yang Merasa Terancam?
Padahal di balik simbol-simbol itu, kenyataan di lapangan sering kali tetap menyisakan duka yang panjang.
Mereka yang mendukung penayangan film ini percaya bahwa demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman pendapat, melainkan dari keberanian untuk mendengar suara-suara yang tidak nyaman.
Namun di sisi lain, muncul pula kegelisahan yang tidak kecil. Ada yang menilai film ini dapat membentuk opini yang dianggap merugikan negara, memicu ketegangan sosial, atau memperbesar ketidakpercayaan terhadap aparat dan pemerintah.
Sebagian pihak memandang isu Papua bukan sekadar persoalan sosial, melainkan wilayah sensitif yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan persatuan negara.
Dari kegelisahan itulah lahir berbagai tindakan pembubaran pemutaran film di sejumlah tempat, baik melalui tekanan aparat, larangan institusi, maupun penolakan kelompok tertentu.
Di titik inilah persoalan berubah: bukan lagi semata tentang isi film, tetapi tentang siapa yang merasa berhak menentukan apa yang boleh didengar dan dipikirkan masyarakat.
Di Universitas Mataram, misalnya, pemutaran film dibubarkan dengan alasan menjaga “kondusivitas kampus”.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Sujita, mengatakan bahwa pemutaran film tersebut dikhawatirkan mengganggu “persatuan dan kesatuan bangsa”, bahkan mengaku hanya menjalankan perintah atasan.
Sementara Kepala Humas Unram, Dr. Khairul Umam, menegaskan bahwa pembubaran dilakukan demi ketertiban dan bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Di berbagai tempat lain, alasan yang muncul hampir serupa: film dianggap terlalu sensitif, terlalu politis, atau berpotensi memancing keresahan publik.
Ada yang menyebut dokumenter ini “provokatif” karena membahas proyek strategis nasional, militerisasi, dan konflik agraria di Papua Selatan.
