Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih sering menemukan birokrat yang sengaja mempersulit proses perizinan guna mencari celah meminta uang.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan hasil denda administratif berupa uang Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejagung, Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo mengaku heran saat proses perizinan dipermudah oleh pemerintah, namun kembali dipersulit oleh kementerian atau lembaga melalui Peraturan Menteri hingga Peraturan Teknis.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," kata Prabowo dalam sambutannya.
Dia mengaku menerima berbagai keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia justru malah dipersulit izinnya.
Prabowo menyebut tak jarang izin baru keluar setelah satu hingga dua tahun dari proses pengajuan. Padahal, di negara lain, perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu saja.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," ungkap Prabowo.
"Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," sambungnya.
Maka dari itu, Prabowo mengaku telah meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuat Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi perizinan.
"Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," kata Prabowo.
"Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian ya. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," pungkas dia.
