Presiden Prabowo Subianto menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi banyak pihak yang tidak menyukai langkah penertiban aset dan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penindakan tersebut menyasar pihak-pihak yang selama ini menikmati penguasaan kekayaan negara secara tidak semestinya.
“Saya paham, Satgas PKH bukan Satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian yaitu bandit-bandit, perampok itu gak suka sama kalian. Tinggal kamu, kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat, tergantung kamu,” ujar Prabowo, dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Presiden mengatakan langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH baru menghasilkan sebagian kecil dari potensi aset negara yang dapat diselamatkan. Menurut dia, nilai kekayaan negara yang masih dapat dipulihkan mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.
“Tapi saya lihat prestasi kalian, empat kali saya diundang atas nama rakyat, menyetor. Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Terima Dana Rp10 Triliun dari Hasil Penertiban Kawasan Hutan
Baca Juga: Prabowo Dapat Bisikan Ada Rp49 Triliun Uang Rampasan dan Dana Tak Bertuan di PPATK
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan bukan sekadar agenda politik atau upaya mencari popularitas pemerintah. Ia menyebut kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan masalah mau tidak mau, ini bukan masalah kita cari popularitas. Ini bukan, Pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival, 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik dan sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti aliran dana hasil ekspor komoditas strategis Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi perekonomian domestik. Ia menyebut hasil ekspor dari sektor kelapa sawit, batu bara, timah, hingga emas banyak yang tidak ditempatkan di dalam negeri.
“Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaro di Indonesia. Batu bara kita dijual, hasil ekspornya tidak ditaro di Indonesia, penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu, datanya ada, faktanya ada,” kata Prabowo.
Sebelumnya, dalam agenda yang sama, pemerintah menerima penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun dari Satgas PKH.
Dana tersebut terdiri atas denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan penerimaan pajak PBB maupun non-PBB sebesar Rp6,846 triliun.
