Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) menyebut, Pemerintah Indonesia mampu melakukan ekspor pupuk ke luar negeri di tengah melambungnya harga komoditas tersebut hingga 35 persen imbas lumpuhnya rantai pasok.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) dalam agenda meninjau Gudang Sewa Bulog kawasan Romokalisari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Fluktuasi harga tersebut dipengaruhi konflik di Timur Tengah mulai Februari 2026 yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur laut yang dilalui sekitar sepertiga kapal perdagangan pupuk dunia.
Pada saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Imbasnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan pekan.
Amran menyatakan, Pemerintah Indonesia sudah meneken perjanjian ekspor pupuk ke negara Australia dan India dengan jumlah mencapai sekitar 500 ribu ton pupuk urea.
“Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana Menteri Australia meminta terima kasih, menelepon langsung Bapak Presiden. Kemudian saya ditelepon langsung Dubes India meminta 500 ribu ton pupuk urea,” ujar Amran.
Dengan kemampuan Pemerintah yang mampu melakukan ekspor pupuk di tengah gangguan stabilitas global, Amran menyebut Indonesia aman dari guncangan rantai pasok.
“Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Dari segi distribusi, Pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan begitu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.
“Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri,” ujarnya.
Meski begitu, Mentan tidak memungkiri terdapat selisih harga lebih tinggi di wilayah tertentu karena dipengaruhi biaya distribusi, terutama wilayah kepulauan.
“Terkadang ada satu wilayah yang naik karena ini transportasi. Kita ini negara kepulauan, bayangkan pulau kita 17.000 (pulau) seluruh Indonesia ini kita harus jangkau semua. Ini persoalan distribusi,” tandasnya.(wld/rid)
