Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang dampak perang Iran menghantam perekonomian Asia lebih dalam setelah langkah-langkah darurat yang sebelumnya diambil banyak negara untuk menahan krisis energi kini mulai kehabisan daya tahan. Kenaikan harga minyak, terganggunya pasokan energi, hingga lonjakan biaya transportasi dan listrik mulai menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ketika perang pecah dan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia terganggu, pemerintah di Asia sempat bergerak cepat dengan mengambil berbagai langkah penghematan energi. Namun, strategi itu dirancang dengan asumsi konflik hanya berlangsung singkat dan arus energi akan segera pulih.
Kini, setelah perang berlangsung berlarut-larut tanpa kepastian akhir, dampaknya mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi. Tarif penerbangan meningkat, ongkos pengiriman melonjak, dan tagihan energi masyarakat ikut membengkak.
- Perang Iran Berpotensi Berakhir dengan "Kekalahan" AS
- Negara Arab Ini Diam-Diam Serang Iran, Hantam Situs Militer
- Perang AS-Iran "Makan Korban" Amerika Sendiri
- Breaking: Trump Rancang Serangan Udara Baru ke Iran
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan akibat dampak konflik tersebut. Kerugian ekonomi di kawasan Asia-Pasifik bahkan diproyeksikan mencapai US$299 miliar.
"Negara-negara yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk merespons, atau konsumen yang paling tidak mampu membayar, adalah pihak yang pertama kali merasakan semuanya," kata Samantha Gross dari lembaga think tank Brookings Institution di Amerika Serikat, dilansir The Associated Press, Selasa (12/5/2026).
Lonjakan harga minyak menjadi salah satu pemicu utama tekanan ekonomi. Banyak negara Asia sebelumnya menyusun anggaran dengan asumsi harga minyak berada di kisaran US$70 per barel. Namun perang mendorong harga minyak Brent melonjak hingga mendekati US$120 per barel.
Situasi tersebut memaksa pemerintah menghadapi pilihan sulit: mempertahankan subsidi energi yang mahal dan membebani fiskal negara, atau memangkas subsidi dengan risiko kemarahan publik akibat kenaikan harga bahan bakar.
"Begitu subsidi habis dan inflasi mulai naik, negara-negara bisa menghadapi apa yang saya sebut sebagai 'bom waktu fiskal'," ujar analis energi independen berbasis di Kuala Lumpur, Ahmad Rafdi Endut.
India menjadi salah satu negara yang mulai merasakan dampak berlapis dari krisis energi tersebut. Pemerintah sebelumnya mengalihkan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan gas rumah tangga bagi sekitar 330 juta keluarga. Namun kebijakan itu mengurangi pasokan untuk pabrik pupuk.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran baru di tengah kenaikan harga pupuk dan ancaman cuaca kering akibat fenomena El Niño, terutama bagi India yang merupakan eksportir beras terbesar dunia.
Perdana Menteri India Narendra Modi bahkan menyerukan penghematan nasional. Ia meminta warga membeli produk lokal, mengurangi perjalanan ke luar negeri, bekerja dari rumah, menggunakan transportasi umum, hingga meminta petani mengurangi penggunaan pupuk hingga separuh.
Filipina juga mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Pemerintah turut memberikan subsidi khusus bagi rumah tangga miskin.
Namun lembaga pemeringkat Fitch Ratings mencatat sebagian besar masyarakat Filipina tetap harus menanggung biaya energi yang lebih tinggi, sehingga aktivitas bisnis di kota-kota besar seperti Manila mulai melambat.
Thailand mengalami tekanan serupa. Negara itu menghentikan kebijakan batas harga solar kurang dari sebulan setelah perang dimulai karena dana subsidi habis. Pemerintah kini memangkas pengeluaran lain demi menjaga stabilitas anggaran di tengah kenaikan harga minyak.
Sementara itu, Vietnam memperpanjang kebijakan pembebasan pajak bahan bakar untuk meredam kenaikan harga domestik. Meski demikian, kekurangan bahan bakar pesawat telah memaksa pengurangan sejumlah penerbangan.
Padahal sektor pariwisata menyumbang hampir 8% terhadap produk domestik bruto Vietnam.
"Bisnis sedang tidak bagus sekarang," kata pemandu wisata asal Hanoi, Nguyen Manh Thang. "Turis sudah mulai berkurang."
Negara-negara dengan kondisi fiskal lemah seperti Pakistan dan Bangladesh menghadapi tekanan yang lebih berat. Mereka kini harus membeli minyak dan gas dengan harga pasar yang jauh lebih mahal dan fluktuatif dibanding kontrak jangka panjang sebelumnya.
Akibatnya, biaya impor meningkat dan cadangan devisa mereka semakin tertekan.
Menurut Ahmad Rafdi Endut, pemerintah di Asia pada akhirnya harus memilih antara memangkas anggaran sosial demi mempertahankan subsidi energi atau menambah utang dengan risiko inflasi yang lebih tinggi.
Meski perang suatu saat berakhir, para analis memperingatkan pemulihan tidak akan terjadi secara instan.
Samantha Gross mengatakan perdagangan minyak dan gas global tidak akan langsung kembali normal karena infrastruktur yang rusak membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk diperbaiki.
"Situasi kekurangan bahan bakar ini akan menjadi lebih buruk," ujar Henning Gloystein dari firma konsultan Eurasia Group.
Ia menyebut Asia Tenggara saat ini menjadi kawasan yang paling terpukul oleh gangguan energi global.
Selain Asia, tekanan serupa mulai dirasakan di Afrika hingga Amerika Latin akibat lonjakan biaya energi dan terganggunya rantai pasok global.
CEO perusahaan risiko rantai pasok Interos.ai, Ted Krantz, memperingatkan bahwa gangguan kompleks dalam distribusi global akan terus memunculkan dampak lanjutan di berbagai sektor ekonomi dunia.
Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Maria Monica Wihardja, menilai krisis ini juga memperlihatkan rapuhnya kelas menengah Asia yang selama ini tumbuh pesat.
Menurut dia, banyak masyarakat kini berada di ambang kembali jatuh ke kemiskinan akibat tekanan biaya hidup.
Dalam jangka panjang, perang Iran diperkirakan akan mengubah arah kebijakan energi Asia Tenggara. Sejumlah negara mulai mempercepat diversifikasi pemasok energi fosil, pengembangan energi nuklir, hingga memperluas investasi energi terbarukan seperti tenaga surya.
Ekonom Asian Development Bank, Albert Park, mengatakan risiko geopolitik kini menjadi faktor utama yang langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.
"Makin lama konflik berlangsung, dampak negatifnya akan semakin besar," kata dia.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
