Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penerimaan negara sebesar Rp10,27 triliun dari hasil denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara akan dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas publik. Salah satu prioritas utamanya adalah merenovasi sekitar 5.000 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden dalam acara penyerahan hasil penertiban denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo mengungkapkan, dirinya telah menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kondisi fasilitas kesehatan di daerah. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia tercatat belum pernah mendapatkan perbaikan dalam 30 tahun terakhir.
"Saya tanya (ke Menkes), 'Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu puskesmas?' Kira-kira satu puskesmas butuh Rp2 miliar. Jadi, kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Sebenarnya, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas dengan Rp10 triliun yang ada," ujar Prabowo.
Selain dana yang sudah ada saat ini, Kepala Negara optimistis perbaikan fasilitas publik bisa berjalan lebih masif. Bulan depan, pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp10 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Rp39 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jika tambahan dana sebesar Rp49 triliun tersebut terealisasi, Prabowo memastikan seluruh puskesmas yang rusak di Indonesia dapat segera diperbaiki. Tak hanya sektor kesehatan, anggaran tersebut juga akan dialihkan untuk merenovasi sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
"Kalau bulan depan benar masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp39 triliun dari PPATK, berarti ada Rp49 triliun. Itu berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, dan sekolah-sekolah yang rusak bisa segera kita renovasi," tuturnya.
Terkait sektor pendidikan, Prabowo membeberkan bahwa pemerintah terus menggenjot perbaikan infrastruktur sekolah secara bertahap. Melalui APBN tahun lalu, pemerintah telah memperbaiki 17.000 sekolah. Sementara tahun ini, target perbaikan menyasar 70.000 sekolah.
Pemerintah juga membidik target ambisius untuk dua tahun ke depan, yakni merenovasi masing-masing 100.000 sekolah per tahun, termasuk madrasah di berbagai wilayah.
Menurut Presiden, langkah masif ini bisa terwujud berkat komitmen kuat dalam memberantas kebocoran anggaran negara. Ia menegaskan, uang rakyat harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
- Kasus Korupsi Chromebook: Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
"Kita perbaiki dengan uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling serta perampok tersebut," tegas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas PKH, Kejaksaan Agung, Kepolisian, TNI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PPATK atas sinergi dan kerja keras mereka dalam menyelamatkan kekayaan negara. (Antara)
