Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah lebih ketat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah kawasan.
IDXChannel – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah lebih ketat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah kawasan. HIPMI menyoroti maraknya penyalahgunaan, di mana ada oknum menggunakan banyak barcode untuk menimbun stok.
“Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying. Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran. Pertama, dia menilai diperlukannya penguatan integrasi antara pemerintah, regulator maupun Pertamina terkat data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.
“Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian,” ujarnya.
Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.
“Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi,” ujarnya.
Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.
Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.
Dia menilai energi merupakan kebutuhan bersama. Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.
“Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Anggawira.
(NIA DEVIYANA)
