JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga kredit mikro bagi keluarga prasejahtera melalui pemangkasan bunga program PNM Mekaar dari 24 persen menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan ini diambil untuk mengoreksi ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Presiden Prabowo mempersoalkan beban berat nasabah kecil yang meminjam modal usaha antara Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Ketimpangan ini dianggap sebagai anomali karena warga miskin harus membayar bunga tinggi, sementara pengusaha besar justru menikmati bunga rendah.
”Bayangkan orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Saya sudah ambil keputusan politik, bunga untuk PNM harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara penyerahan denda administratif Rp 10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektar di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga rendah di bawah 9 persen sesuai arahan Presiden. Itu disubsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Kemungkinan di angka 8 persen, tetapi nanti Danantara yang menghitung rinciannya.
Oleh karena itu, Presiden telah memanggil Menteri Keuangan, jajaran menteri ekonomi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara agar segera merespons instruksi tersebut untuk merealisasikan pemangkasan bunga. Pemerintah menegaskan tidak boleh ada lagi alasan sistemik yang membuat rakyat kecil menanggung beban bunga berkali-kali lipat dari kelompok mapan.
Menurut Presiden, kebijakan ini menjadi perwujudan nyata nilai Pancasila dan UUD 1945 agar tidak sekadar menjadi slogan tanpa dampak bagi warga. Langkah pembongkaran sistem keuangan nasional terus dilakukan guna memperbaiki setiap titik lemah yang menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat bawah.
”Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Terus-menerus kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan, kita perbaiki. Kita mau mewujudkan situasi yang sebenarnya,” tutur Prabowo.
Di sisi lain, Presiden menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi. Satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.
”Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Presiden.
Prabowo mengatakan, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia, tetapi harus menunggu proses perizinan hingga dua tahun. Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu.
”Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” tutur Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa penyederhanaan regulasi perlu segera dilakukan karena regulasi yang terlalu rumit dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, langkah deregulasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.
”Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya, harus dibantu,” ujar Presiden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mengucurkan subsidi demi mengejar target bunga di bawah 9 persen tersebut. Skema pendanaan ini ditempuh dengan mengalihkan sebagian alokasi subsidi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke segmen super mikro yang dikelola PNM Mekaar.
”Langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga rendah di bawah 9 persen sesuai arahan Presiden. Itu disubsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Kemungkinan di angka 8 persen, tetapi nanti Danantara yang menghitung rinciannya,” ujar Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa rincian alokasi anggaran akan segera diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Saat ini, otoritas terkait tengah mematangkan hitungan agar penurunan bunga tersebut tepat sasaran dan tidak mengganggu stabilitas fiskal.
