Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menetapkan sanksi bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah. Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai langkah tersebut sudah tepat.
"Nah saya kira terkait dengan pemberian sanksi juga itu bisa dibenarkan ya setelah diminta memilah, kemudian ada sanksi. Untuk mendorong kepatuhan tentu saja," ujar Mahawan kepada metrotvnews.com, Rabu malam, 13 Mei 2026.
Baca Juga :
Pramono Instruksikan Evaluasi Wajib Pilah Sampah Setiap 2 Pekan"Tentu saja hal ini harus didukung dengan fasilitas ya," jelasnya.
Mahawan juga mengingatkan, sanksi pemilahan sampah tidak bisa serta merta diberikan. Menurutnya, perlu ada mekanisme dan indikator yang jelas serta adanya insentif bagi masyarakat yang melakukan pemilahan.
"Dan juga kalau ada sanksi harus diimbangi dengan adanya insentif. Kalau yang melakukan dengan baik apa insentifnya gitu ya," tuturnya. Fasilitas dasar pengelolaan sampah Mahawan mengungkapkan, fasilitas dasar pengelolaan sampah bisa mengimbangi kebijakan pemilahan sampah. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk menjaga rantai pemilahan tetap berjalan.
"Jangan warga diminta untuk memilah, nanti ternyata fasilitas dasarnya tidak mendorong untuk itu, masih dicampur lagi di pengangkutan misalnya, nanti masyarakat akan enggan lagi," ucapnya.
Berikut ini beberapa fasilitas dasar yang bisa ditingkatkan menurut Mahawan.
Bank Sampah
Bank Sampah memiliki peran penting dalam pemilahan sampah untuk memberi nilai tambah dari hasil sampah pilahan. Meski demikian, status atau kelas Bank Sampah harus ditingkatkan.
Mahawan menerangkan aktivitas Bank Sampah harus bisa memberikan manfaat ekonomi. Konsep circular economy bisa digunakan untuk menggali manfaat dari sampah terhadap pendapatan petugas Bank Sampah.
"Jadi bukan ibu-ibu yang mungkin duitnya sudah banyak, kemudian sukarela itu tidak demikian gitu ya konsep circular economy-nya," tambahnya.
Insentif
Selain pemberian sanksi, harus ada insentif sebagai penyeimbang. Insentif bisa berupa pengurangan retribusi atau fasilitasi program-program lingkungan yang mendukung pemilahan sampah.
Mahawan mencontohkan salah satu prioritas adalah sampah organik sebagai profil sampah terbesar di Indonesia. Insentif bisa hadir melalui pengelolaan sampah tersebut.
"Misalkan ada dukungan bibit pada saat masyarakat sudah berhasil membuat kompos gitu untuk urban farming contohnya gitu ya," terangnya.
Ilustrasi Pexels Sampah bukan urusan kebersihan saja Mahawan menjelaskan, urusan sampah bukan urusan persoalan, urusan kebersihan saja. Sampah berkaitan dengan masalah-masalah tata kelola lingkungan, perilaku sosial, ekonomi, dan keadilan layan publik.
"Jadi fasilitas dasar sampah itu ya semua masyarakat terjangkau, dapat menjangkau, dapat diakses ya tidak hanya di perumahan, di kampung-kampung kumuh pun juga fasilitas dasar itu harus disediakan ya," tuturnya.
Ia mengingatkan, penyelesaian masalah sampah tidak akan selesai jika hanya menambah angkutan pengangkut sampah, penambahan luas Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), atau teknologi saja. Sistem dari hulu sampai hilir harus dibangun.
"Jadi memang yang harus dibangun tadi, sistem dari hulu sampai hilir," katanya.
