Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya proses perizinan investasi di Indonesia yang dinilai masih menjadi hambatan besar bagi dunia usaha dan masuknya modal ke dalam negeri. Dalam pidatonya di acara penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait proses birokrasi yang berbelit dan memakan waktu terlalu lama.
Menurut Prabowo, sejumlah investor mengeluhkan proses pengurusan izin usaha di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mampu menerbitkan izin investasi hanya dalam hitungan minggu.
“Mereka ingin bekerja, mereka ingin investasi, tetapi kadang-kadang harus menunggu izin satu tahun sampai dua tahun. Sementara di negara lain dua minggu sudah selesai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta jajaran kementerian dan lembaga yang hadir dalam agenda penyerahan hasil denda administratif dari Satgas PKH. Prabowo menegaskan bahwa persoalan lambatnya perizinan harus segera dibenahi karena dapat memengaruhi daya saing Indonesia di mata investor global.
Ia menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara tetangga yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan investasi secara cepat tanpa mengorbankan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak kalah bersaing dalam memperebutkan arus investasi internasional.
Prabowo juga menyinggung kecenderungan munculnya regulasi-regulasi baru yang justru memperpanjang rantai birokrasi. Ia mengatakan banyak aturan yang pada akhirnya menimbulkan celah praktik tidak sehat dalam proses perizinan.
“Kalau negara lain bisa dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan. Terus terang saja saya sampaikan, sering kali regulasi muncul karena ada peluang-peluang tertentu,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti praktik oknum birokrasi yang diduga memanfaatkan proses perizinan untuk meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha agar izin lebih cepat diterbitkan. Menurutnya, praktik seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak iklim investasi nasional dan menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mempercepat reformasi birokrasi, salah satunya melalui pembentukan satuan tugas khusus deregulasi. Satgas tersebut nantinya akan melibatkan para ahli dan kementerian terkait untuk mengevaluasi berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi.
Ia mengaku telah meminta Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengumpulkan para pakar guna membentuk tim khusus percepatan deregulasi.
“Mensesneg saya minta nanti kumpulkan pakar-pakar. Kita bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan aturan, jangan dipersulit,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pengusaha yang memiliki niat baik untuk membangun usaha dan membuka lapangan pekerjaan harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Ia menilai investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan atau merugikan negara. Menurutnya, penyederhanaan regulasi bukan berarti menghapus pengawasan, melainkan mempercepat pelayanan tanpa mengurangi aspek hukum dan tata kelola yang baik.
“Yang nakal kita tertibkan, tetapi yang benar-benar mau bekerja harus dibantu,” tegasnya.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang terus mendorong reformasi perizinan melalui sistem digital dan integrasi layanan investasi. Salah satu langkah yang sebelumnya dilakukan pemerintah adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memangkas birokrasi dan mempercepat penerbitan izin usaha.
Namun dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha masih mengeluhkan tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah, lamanya proses administrasi teknis, hingga banyaknya persyaratan tambahan yang dianggap memperlambat realisasi investasi.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi setiap tahunnya sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung program hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru.
Pemerintah menargetkan peningkatan investasi di berbagai sektor strategis seperti industri pengolahan, energi, hilirisasi mineral, pangan, teknologi digital, dan manufaktur. Karena itu, kepastian hukum dan percepatan layanan perizinan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo juga berulang kali menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan. Ia menilai birokrasi yang lambat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Indonesia.
Pidato Prabowo kali ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat reformasi regulasi dan memperbaiki sistem pelayanan investasi secara menyeluruh. Langkah pembentukan Satgas Deregulasi disebut akan difokuskan pada pemangkasan aturan yang dianggap tumpang tindih, penyederhanaan prosedur administrasi, serta percepatan koordinasi antarinstansi pemerintah.
Selain mempercepat investasi, deregulasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan regional. Pemerintah menilai masuknya investasi baru sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Prabowo menutup arahannya dengan meminta seluruh jajaran birokrasi untuk mengubah pola pikir dalam melayani masyarakat dan dunia usaha. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator pembangunan, bukan justru menjadi penghambat bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
