Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang kembali menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan daerah, kedudukan Wakil Bupati adalah bagian integral dari sistem pemerintahan yang tunduk pada koridor hukum dan administrasi negara.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) menanggapi dugaan pemalsuan dokumen perjalanan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib. Adapun agenda tersebut bertajuk Pengawasan terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah, Rabu (13/5/2026) malam.
“Karena itu, setiap kewenangan yang dijalankan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan bersifat delegatif, melekat pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” kata Zulham.
Ditambahkan Zulham, termasuk dalam urusan protokoler, pengangkatan maupun pemberhentian ajudan, serta penempatan tenaga ahli yang melekat pada Wakil Bupati, seluruhnya harus berpijak pada aturan hukum, mekanisme birokrasi, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Sebab ketika terdapat kedudukan keuangan negara yang membiayai suatu jabatan atau fungsi, maka di situlah negara wajib hadir melalui aturan, bukan semata kehendak personal. Pemerintahan tidak boleh berjalan di atas tafsir kekuasaan, tetapi harus berdiri di atas tertib administrasi dan kepastian hukum,” tuturnya.
Lebih jauh, Zulham mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memandang apabila Wakil Bupati mengangkat tenaga ahli yang pembiayaannya tidak menggunakan keuangan negara, maka hal tersebut merupakan hak pribadi yang dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan etika pemerintahan.
“Namun harus dipahami secara tegas, posisi tenaga ahli tersebut hanya sebatas memberikan masukan, pertimbangan, maupun advice kepada Wakil Bupati secara personal dan politik administratif. Tidak dapat kemudian masuk ke dalam struktur pemerintahan, mengatur protokoler, menentukan kebijakan, melakukan komunikasi kedinasan, apalagi mengatasnamakan Wakil Bupati dalam urusan pemerintahan. Karena pemerintahan daerah bukan ruang bebas tanpa batas, melainkan rumah konstitusi yang setiap pintunya dijaga aturan,” tegasnya.
Zulham menambahkan beberapa hal tersebut menjadi fokus utama Fraksi PDI Perjuangan dalam RDP bersama Pemerintah Daerah hari ini. “Bagi kami, persoalan ini bukan semata soal siapa dekat dengan kekuasaan, melainkan tentang menjaga marwah tata kelola pemerintahan agar tetap sehat, tertib, dan tidak melahirkan preseden buruk di kemudian hari. Sebab ketika batas antara kewenangan formal dan pengaruh informal mulai kabur, maka yang terancam bukan hanya administrasi pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Politik pemerintahan harus dijalankan dengan disiplin aturan agar kekuasaan tidak berubah menjadi lorong-lorong tanpa pengawasan,” pungkasnya. (yog/kun)
