Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi praktik environmental, social, and governance (ESG) di sektor batu bara dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengukuran emisi secara menyeluruh hingga dampak sosial terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang.
Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI Jessica Hanafi mengatakan praktik ESG di sektor batu bara tidak cukup hanya melihat emisi langsung dari operasional perusahaan, tetapi juga perlu memperhitungkan rantai pasok dan dampak penggunaan energi di hilir.
“Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).
Menurut Jessica, pendekatan dekarbonisasi sektor batu bara harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup industri, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga dampak setelah energi digunakan.
Karena itu, perusahaan dinilai perlu memiliki sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat agar target pengurangan emisi dapat diukur secara kredibel.
Selain aspek lingkungan, dia menilai dimensi sosial juga masih menjadi tantangan penting dalam implementasi ESG sektor pertambangan. Isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang disebut belum banyak mendapat perhatian dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
Baca Juga
- Penjualan Batu Bara ITMG Naik Kuartal I/2026, Siap Guyur Dividen
- Coaching Clinic RKAB Batu Bara Kembali Digelar, 100 Perusahaan Ikut Pendampingan
- Hilirisasi Nikel-Batu Bara Dorong Ekspansi Bisnis IPCM
“Kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, tapi isu seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara serius dalam laporan ESG,” katanya.
Jessica juga mengingatkan agenda transisi energi perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
“Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae menilai tantangan utama implementasi ESG di Indonesia masih terletak pada kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi di lapangan.
“ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” ujarnya.
Victoria mengatakan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memverifikasi berbagai klaim ESG perusahaan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.
Dia juga menilai jurnalis perlu melihat lebih jauh dari sekadar laporan keberlanjutan perusahaan dengan melakukan verifikasi lapangan dan memeriksa data independen.
“Jurnalis penting untuk mengecek apakah mekanisme keluhan benar-benar berjalan, apakah dampak kesehatan atau sosialnya benar-benar dipantau,” katanya.
Di sisi lain, Program Manager for Climate & Circular Economy IBCSD Lusye Marthalia mengatakan kesiapan perusahaan sektor batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam, terutama antara perusahaan besar dan kecil.
“Perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah lebih terlihat implementasi ESG-nya karena tuntutan kepatuhan dan pelaporan. Tapi perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar, bahkan untuk memahami penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi,” ujarnya.
Menurut Lusye, tantangan implementasi ESG tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga kapasitas internal perusahaan, mulai dari pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi, hingga integrasi ESG dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam implementasi ESG di sektor pertambangan.
“Kalau top management tidak memahami ESG, biasanya implementasinya berhenti di tengah jalan. Karena itu, capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting,” katanya.
Selain itu, kebutuhan investasi awal menuju industri rendah karbon juga disebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan tambang.
“Transisi menuju emisi rendah itu membutuhkan investasi awal, mulai dari audit, pengukuran, sampai teknologi bersih. Karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang mendukung agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kepatuhan, tetapi juga nilai tambah,” ujar Lusye.
Dalam kegiatan tersebut, Katadata Green juga memperkenalkan dashboard KESGI sebagai alat analisis untuk membaca praktik ESG sektor batu bara secara lebih sistematis dan berbasis data.
Communication Strategist Katadata Green C. Bregas Pranoto mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam membaca praktik ESG adalah data yang tersebar di berbagai laporan perusahaan dengan standar pelaporan yang berbeda-beda.
“Meskipun sumber data ESG cukup banyak dan sebagian sudah dipublikasikan melalui sustainability report, namun data itu tersebar dan standar pelaporannya berbeda-beda. Akibatnya, akan lebih sulit melihat keterkaitan antar-data maupun membandingkan kinerja perusahaan,” ujarnya.
Melalui dashboard KESGI, data ESG disusun dan dikelompokkan agar lebih mudah diakses dan dianalisis, baik secara sektoral maupun pada level perusahaan.
Pengguna disebut dapat melihat perkembangan skor ESG perusahaan dari tahun ke tahun, membandingkan kinerja antarperusahaan, hingga menelusuri indikator spesifik seperti emisi, konsumsi energi, transparansi tata kelola, maupun aspek sosial perusahaan.
