tvOnenews.com - Belum lama setelah Gubernur Dedi Mulyadi membuat gebrakan penghapusan syarat KTP saat perpanjang pajak STNK, kini KDM menghadirkan gagasan baru yang menghebohkan publik.
Gubernur Dedi Mulyadi kali ini memiliki rencana untuk menghapus pajak kendaraan bermotor atau PKB yang kemudian akan diganti dengan skema jalan berbayar.
Rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut muncul di tengah wacana penerapan PKB untuk kendaraan listrik atau EV.
Saat ini Dedi Mulyadi memang masih melanjutkan kebijakan mobil listrik dan motor listrik bebas pajak PKB di Jawa Barat.
Namun kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, apa kontribusi EV terhadap pembangunan jalan di Jawa Barat jika ternyata tidak bayar PKB sementara pajak kendaraan itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memperbaiki jalan.
Maka dari itu, Dedi Mulyadi memunculkan gagasan jalan provinsi berbayar karena lebih adil, yang bayar hanya yang menggunakan jalan tersebut.
Pertanyaannya, kira-kira berapa yang harus dibayarkan jika kebijakan jalan berbayar ini diterapkan oleh Dedi Mulyadi?
Salah satu konten kreator mencoba membuat simulasi tarif yang bisa diterapkan Pemprov Jabar untuk jalan berbayar.
Perlu diingat bahwa hitungan tersebut masih bersifat simulasi dan bukan keputusan resmi Pemprov Jabar.
Unggahan konten kreator tersebut direspon positif oleh Dedi Mulyadi.
"Hatur nuhun Kang @aliftowew , atas kajian singkat yang mencerahkan. Ikhtiar kita, untuk Jawa Barat Istimewa," tulis Dedi Mulyadi dalam akun Instagram pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com.Konten kreator dengan nama asli Alif Hijriah tersebut merupakan lulusan Matematika ITB yang kini aktif memproduksi konten-konten edukasi dan analisis data."Katanya Pak KDM bakal kaji jalan provinsi ini berbayar di Jabar untuk mengganti pajak kendaraan listrik," ujar Alif.
Alif menyoroti peningkatan kendaraan listrik yang terus meningkat per tahunnya.
Bahkan tingkat pertumbuhan EV sudah mencapai lebih dari 150 persen per tahunnya.
Karena Dedi Mulyadi menggratiskan PKB untuk EV, maka menurut Alif, Pemprov Jabar kehilangan pendapatan pajak sekitar 70 miliar lebih dalam setahun.
