Kantor Staf Presiden (KSP) membantah adanya intimidasi atau tekanan terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintah.
Pernyataan ini dikeluarkan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan, merespon hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa mayoritas warga merasa takut berbicara mengenai politik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, ‘kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain’,” ujar Dudung di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Katanya pemerintah Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan aktif meminta masukan dari berbagai pihak.
Ia menilai kritik, kebencian, hingga fitnah di ruang publik dan media sosial selalu ada dalam kehidupan berdemokrasi.
Dudung juga menyegarkan ingatannya soal pesan dari Presiden ke-4 RI, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Gus Dur pernah menyampaikan bahwa sebenar apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu kerjakan, pasti ada kebencian orang lain,” tuturnya.
Pemerintah mengeklaim, selama 1 tahun 7 bulan kepemimpinan Prabowo, tidak ada ancaman atau tekanan kepada kritikus pemerintah.
“Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu,” tegasnya.
Dudung juga menyoroti program-program yang dibuat Presiden, yang telah berjalan dan memberikan dampak nyata. Ia menyebutkan program-program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membawa perubahan yang signifikan.
Meski begitu Dudung mengakui masih adanya kekurangan pada program yang dijalankan pemerintah. Misalnya Makan Bergizi Gratis yang diibaratkan seperti proses alamiah.
“Kalau misalnya ada perkembangannya seperti anak kecil jalan, mulai jalan ada jatuhnya, ada berdirinya,” jelasnya.
Dudung juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan hati nurani membangun bangsa, serta tidak membiarkan situasi politik memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
“Saya berharap media pun punya jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara,” pungkasnya.
Berdasarkan rangkaian survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful menunjukkan bahwa pada Maret 2026, sebanyak 51 persen warga menilai sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan Konstitusi dan perundang-undangan.
Sementara yang menyatakan jarang atau tidak pernah hanya 38 persen. Posisi di mana mayoritas warga menilai pemerintah sering atau selalu melanggar Konstitusi dan UU ini sudah terjadi sejak Oktober 2024 ketika Prabowo mulai dilantik menjadi presiden.
Kemudian di masa presiden Prabowo Subianto, mayoritas warga Indonesia takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Mulai Oktober 2024 ketika Prabowo dilantik jadi presiden, 51 persen warga melihat umumnya masyarakat takut bicara masalah politik. Angka ini meningkat menjadi 53 persen pada Maret 2026.(lea/ipg)
