TABLOIDBINTANG.COM - Perselisihan kepengurusan di tubuh Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) terus bergulir. Sejumlah atlet dan pengurus daerah kini meminta campur tangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyelesaikan konflik yang dinilai mengganggu pembinaan atlet.
Kelompok PBMI yang dipimpin Ketua Umum Farel Alfaret bersama Sekretaris Jenderal Lutfi Agizal mendatangi sejumlah lembaga olahraga guna menyampaikan aspirasi terkait dualisme organisasi tersebut. Mereka datang bersama perwakilan pengurus provinsi serta atlet dari berbagai wilayah di Indonesia.
Lutfi Agizal mengatakan, pihaknya membawa mandat dari lebih dari 1.200 atlet yang mendukung kepengurusan versi mereka. Menurut dia, polemik yang terjadi dipicu persoalan administrasi organisasi dan keputusan yang dianggap tidak sesuai aturan internal.
“Kami menyampaikan bahwa terjadinya dualisme ini disebabkan adanya cacat dalam AD/ART yang dilakukan oleh pihak sebelah, termasuk penunjukan pelaksana tugas (PLT) di 30 Pengprov tanpa mencabut SK sebelumnya,” ujar Lutfi.
Ia juga menilai adanya pembekuan hingga pemberhentian pengurus daerah dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas. Menurutnya, sejumlah keputusan diambil tanpa melalui tahapan resmi seperti pemberian peringatan maupun rapat bersama pihak terkait.
Selain menyampaikan keberatan, kubu tersebut juga telah mengajukan permohonan audiensi kepada KONI, NOC Indonesia, dan Kemenpora. Langkah itu dilakukan untuk mencari jalan tengah agar konflik tidak semakin berdampak terhadap atlet.
“Kami ingin duduk bersama, menyelesaikan ini secara adil. Jangan sampai dualisme organisasi merugikan atlet yang sedang berjuang membangun karier,” katanya.
Keluhan serupa turut disampaikan beberapa perwakilan pengurus provinsi. Mereka mengaku dicopot dari kepengurusan tanpa pemberitahuan resmi maupun undangan rapat organisasi.
Di sisi lain, sejumlah orang tua atlet juga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi yang terjadi. Mereka menilai konflik internal organisasi memunculkan tekanan psikologis bagi atlet dan berpotensi memengaruhi prestasi di arena pertandingan.
Apabila persoalan tersebut tak kunjung menemukan penyelesaian, pihak terkait berencana membawa kasus dualisme PBMI ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI.
Hingga kini, mereka masih menunggu tanggapan dari KONI, Kemenpora, NOC Indonesia, serta pihak lain yang terlibat dalam polemik kepengurusan PB Muay Thai Indonesia.
