KOMPAS.com - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan, Selasa (12/5/2026).
Kunjungan langsung tersebut dilakukan Sekretaris BNPP RI untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam peninjauan tersebut, Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rumah ini berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Baca juga: BNPP RI Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain
Sebagai informasi, Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, serta jendela.
Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar. Sementara itu, bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.
Baca juga: BNPP RI Identifikasi Tantangan dan Potensi Tou Lumbis lewat Pengukuran IPKP
Melihat kondisi tersebut, Makhruzi menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan.
Menurutnya, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.
“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujar Makhruzi dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (14/5/2026).
Baca juga: BNPP RI Gelar Kuliah Umum di NTT, Ajak Mahasiswa Bangun Masa Depan Kawasan Perbatasan
Ia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
"Pemerintah berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tuturnya.
Sementara itu, Yulian mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya.
Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.
“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan bapak (Makhruzi). Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” kata Yulian.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP turut didampingi Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.
Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik meluncurkan program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada April 2026.
Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
