Depresiasi kurs rupiah yang saat ini terjadi akan menjalar ke sendi-sendi ekonomi. Transmisi dampaknya bisa melalui berbagai saluran dan tidak berlangsung seragam. Karena itu, dampak depresiasi pun akan berbeda antarsektor.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan. Setelah menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada awal April lalu, rupiah semakin terdepresiasi hingga berulang kali menyentuh titik terendah sepanjang sejarah (all time low).
Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah telah menembus di atas Rp 17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Kondisi tersebut memperdalam nilai tukar rupiah yang telah anjlok sekitar 5 persen sepanjang tahun ini (year to date/ytd).
Melemahnya nilai tukar rupiah dipengaruhi gejolak geopolitik global yang sedang terjadi. Konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak global hingga melambung tinggi turut membuat ketidakpastian global meningkat. Situasi ini mendorong terjadinya penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY).
Dolar AS juga semakin menguat seiring tingginya tingkat suku bunga AS sehingga mendorong investor memindahkan dana mereka ke aset yang menjanjikan imbal hasil lebih kompetitif. Hal ini memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aliran dana asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia (capital outflow) pada April 2026 telah mencapai 990 juta dolar AS, menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada periode yang sama, arus dana asing keluar dari Vietnam sebesar 544 juta dolar AS, Filipina 211 juta dolar AS, dan Thailand 80 juta dolar AS.
Tidak hanya faktor eksternal global, tekanan rupiah juga datang dari faktor domestik. Bank Indonesia menyebut, melemahnya nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh pola musiman yang sedang terjadi. Pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen perusahaan, hingga berlangsungnya musim ibadah haji membuat permintaan dolar AS di pasar domestik terus meningkat sehingga rupiah terdepresiasi.
Depresiasi rupiah ini akan merambat ke sendi-sendi ekonomi melalui beberapa mekanisme transmisi. Dalam literatur ekonomi modern, saluran neraca keuangan (balance sheet channel) paling memungkinkan untuk menjelaskan mengapa pelemahan nilai tukar dapat memberikan dampak yang berbeda antarsektor ekonomi.
Konsep yang dipopulerkan ekonom AS, Paul Krugman, itu menyebutkan, perubahan nilai tukar akan memengaruhi kondisi neraca keuangan. Ketika kurs rupiah melemah, pelaku usaha yang memperoleh pendapatan dalam dolar AS akan mengalami perbaikan profitabilitas dan arus kas. Sebaliknya, mereka dengan utang berbasis dolar AS, tetapi berpendapatan dalam rupiah, akan mengalami tekanan karena pembiayaan semakin mahal.
Dalam konteks Indonesia, depresiasi rupiah berpotensi memperbesar pendapatan pelaku usaha yang bergerak di sektor komoditas, seperti batubara, kelapa sawit (CPO), nikel, dan gas alam. Mayoritas penerimaan sektor tersebut menggunakan dolar AS karena harga komoditas dipatok secara global, sedangkan sebagian biaya operasionalnya masih berbasis rupiah. Currency mismatch yang terjadi akan meningkatkan liabilitas.
Namun, transmisi neraca keuangan ini tidak seragam. Beberapa industri akan mengalami tekanan, terutama mereka yang bergantung pada impor bahan baku dan barang modal, atau memiliki utang luar negeri tanpa lindung nilai. Pelemahan rupiah akan berdampak pada peningkatan biaya produksi dan penyempitan margin usaha, yang pada akhirnya berpotensi menahan ekspansi bisnis ataupun penyerapan tenaga kerja.
Selain neraca keuangan, transmisi depresiasi rupiah juga dapat melalui saluran harga relatif (relative price channel). Saluran ini terkait dengan posisi daya saing produk di pasar global. Melemahnya nilai tukar rupiah membuat harga barang dan jasa di luar negeri menjadi lebih murah. Dengan demikian, produk-produk asal Indonesia, termasuk ekspor komoditas, semakin kompetitif di pasar internasional.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat mendorong industri pariwisata di dalam negeri. Ketika rupiah melemah, biaya untuk berwisata ke Indonesia menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak pada peningkatan pendapatan dari sektor tersebut.
Keuntungan lainnya dari rupiah yang terdepresiasi adalah harga aset dan biaya produksi di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi kalangan investor asing sehingga berpeluang untuk menarik modal masuk ke dalam negeri, terutama pada sektor yang berorientasi ekspor.
Meski begitu, keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah tersebut tidak serta-merta dapat langsung dirasakan atau berdampak positif pada ekonomi riil. Sebaliknya, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini semakin mempersulit kondisi perekonomian Indonesia.
Dari sisi neraca perdagangan internasional, misalnya, kendati masih mencatatkan surplus, pertumbuhan ekspor Indonesia jauh lebih kecil daripada impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada kuartal I-2026, nilai ekspor tercatat hanya naik sebesar 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor melejit lebih tinggi mencapai 10,05 persen.
Dengan kata lain, kebutuhan akan barang dan jasa impor di dalam negeri masih cukup tinggi. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan untuk melakukan impor menjadi semakin besar. Bagi pemerintah, kondisi ini memberikan tekanan terhadap belanja negara yang berisiko memperlebar defisit APBN.
Bagi dunia usaha, industri manufaktur berisiko terdampak cukup besar karena biaya produksi menjadi lebih tinggi. Hal ini karena banyak industri manufaktur Indonesia yang masih bergantung pada bahan baku impor. Di sisi lain, dunia usaha juga sedang mengalami perlambatan investasi dan ekspansi. Kondisi tersebut membuat perusahaan lebih memilih mode bertahan.
Bahkan, tidak jarang memaksa para produsen menaikkan harga jual produk guna mempertahankan margin keuntungan sehingga dapat menciptakan inflasi (cost-push inflation). Meski begitu, menaikkan harga produk berisiko menurunkan penjualan atau output ekonomi yang lebih besar.
Berbagai risiko tersebut pun telah terefleksi dalam Hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis oleh Bank Indonesia. Meski Indeks Harga Penjualan Riil (IPR) pada Maret 2026 tumbuh 3,4 persen secara tahunan, penjualan eceran diperkirakan turun 1,91 persen secara tahunan pada April 2026.
Penurunan ini terutama pada kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman, dan tembakau, serta bahan bakar kendaraan bermotor. Bahkan, responden yang notabene dari dunia usaha memperkirakan penjualan eceran dalam 3-6 bulan mendatang masih dalam tren penurunan (Kompas.id, 13/5/2026).
Namun, ketika terjadi kenaikan harga produk, sementara tingkat pendapatan masyarakat tidak berubah atau stagnan, daya beli masyarakat akan semakin turun atau melemah. Hal ini secara langsung akan berdampak pada permintaan domestik yang ikut menurun.
Akibatnya, dunia usaha semakin sulit keluar dari mode bertahan dan cenderung melambat. Bahkan, dalam kondisi operasional yang tidak lagi efektif, efisiensi biaya produksi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi semakin tak terhindarkan. Stabilitas ekonomi nasional pun menjadi sangat rentan untuk bergejolak.
Depresiasi rupiah pada dasarnya menciptakan efek ganda bagi perekonomian, yakni menjadi bantalan bagi eksportir berbasis komoditas dan sektor periwisata. Namun, pada saat yang sama, dapat memperbesar tekanan terhadap sektor domestik yang bergantung pada impor dan konsumsi rumah tangga.
Dalam situasi ini, tata kelola dalam negeri menjadi faktor penting untuk menjaga agar manfaat dari sektor yang diuntungkan dapat dikonversi menjadi penyangga ekonomi yang lebih luas.
Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, pelemahan rupiah justru didominasi faktor internal, terutama ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional. Belanja pemerintah yang cukup besar dalam membiayai program-program populis kerap memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
Kondisi ini juga menarik perhatian lembaga pemeringkat global, seperti Moody’s, S&P Global, dan Fitch Ratings, yang secara bergiliran menurunkan prospek kredit Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut secara garis besar menyoroti persoalan yang sama, yakni tekanan pada ruang fiskal pemerintah. Beban bunga utang dan risiko defisit yang terus membengkak berisiko menurunkan standar kelayakan investasi dalam negeri.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, hingga 31 Maret 2026, defisit APBN telah mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Subsidi energi untuk menahan gejolak harga minyak turut mendorong defisit tersebut.
Namun, yang menjadi masalah, pemerintah lebih memilih pembiayaan melalui utang daripada memangkas anggaran program populis yang berbiaya tinggi. Hal ini terkonfirmasi dari posisi keseimbangan primer yang juga tercatat mengalami defisit sebesar Rp 95,8 triliun, melampaui batas maksimal dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 89,7 triliun.
Tekanan terhadap APBN akan semakin besar ketika rupiah terdepresiasi semakin dalam. Kajian sensitivitas APBN 2026 yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan, setiap pelemahan rupiah Rp 100 per dolar AS akan meningkatkan defisit anggaran sebesar Rp 800 miliar. Adapun kurs rupiah dalam asumsi makro sepanjang tahun 2026 ditetapkan di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.
Pelemahan rupiah yang lebih disebabkan faktor domestik ini juga tecermin pada pergerakan nilai tukar dolar terhadap mata uang lain. Beberapa mata uang negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, telah mengalami apresiasi. Artinya, tekanan dari faktor geopolitik global seharusnya relatif sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai mata uang.
Selain itu, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengonfirmasi dampak dari faktor tersebut. Pada perdagangan Rabu (13/5/2026), IHSG terkoreksi sebesar 135,58 poin atau 1,98 persen ke level 6.723 poin. Angka tersebut memperpanjang catatan buruk IHSG yang telah anjlok lebih dari 20 persen sejak awal tahun, menempatkannya sebagai salah satu indeks dengan kinerja terburuk di Asia sepanjang tahun ini.
Pasar saham semakin tertekan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan peninjauan (rebalancing) untuk periode Mei 2026 dengan mencoret 18 saham Indonesia dari indeks MSCI. Rinciannya, enam saham dikeluarkan dari Global Standard Indexes dan 13 saham lainnya dihapus dari MSCI Small Cap Indexes. Pada saat yang sama, tidak ada saham baru dari Indonesia yang masuk dalam indeks MSCI. Kondisi IHSG saat ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Januari lalu yang sempat menyentuh di atas 9.000 poin.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah stabilisasi nilai tukar, meliputi intervensi valuta asing (valas) besar-besaran, menarik modal asing melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
Selain itu, BI akan menjaga likuiditas di pasar dan perbankan tetap longgar serta memperbesar intervensi di pasar non-delivery forward (NDF). Pembelian dolar AS juga diperketat maksimal sebesar 25.000 dolar AS per orang per bulan. Dalam hal ini, BI akan mengawasi pembelian dolar AS tersebut (Kompas.id, 11/5/2026).
Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan perekonomian nasional. Tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana menghentikan pelemahan itu secara instan, melainkan bagaimana membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal.
Ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kuatnya cadangan devisa atau tingginya pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan negara menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan memiliki kepercayaan publik yang kuat. (LITBANG KOMPAS)
