Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai krisis yang tengah melanda industri media nasional kini bukan lagi sekadar persoalan bisnis perusahaan pers, melainkan telah menjadi ancaman bagi kualitas informasi publik dan kesehatan demokrasi digital.
Menurutnya, disrupsi teknologi digital telah mengubah lanskap industri media secara signifikan. Kemudahan mendirikan media saat ini tidak menjamin keberlanjutan usaha di tengah perubahan pola konsumsi informasi dan pergeseran belanja iklan ke platform digital.
Baca Juga: Media Asing Soroti Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Nadiem Makarim
“Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya,” ujar Nezar saat menerima audiensi di Kantor Komdigi, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan hampir seluruh perusahaan media saat ini masih mencari model bisnis baru yang mampu menopang keberlangsungan industri di era dominasi platform digital dan kecerdasan artifisial (AI).
Nezar juga mengungkapkan laporan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang menyebut fitur AI pada mesin pencari digital telah menyebabkan trafik media turun drastis hingga 10 kali lipat.
Penurunan trafik tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan media dan memicu langkah efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK,” jelasnya.
Menurut Nezar, tekanan terhadap industri media diperkirakan masih akan berlanjut hingga pertengahan tahun ini, terutama bagi industri televisi termasuk televisi lokal yang selama ini menjadi sumber informasi masyarakat di daerah.
Meski demikian, ia menilai persoalan terbesar bukan hanya terkait keberlangsungan perusahaan media, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem informasi publik.
“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegasnya.
Ia menilai melemahnya media arus utama berpotensi memperbesar ruang penyebaran disinformasi dan informasi manipulatif yang dapat merusak kualitas demokrasi digital.
Karena itu, pemerintah disebut terus mendorong keseimbangan ekosistem informasi melalui kolaborasi dengan media, termasuk media lokal.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.
“Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights, supaya media punya posisi yang lebih setara ketika berbicara dengan platform,” tutur Nezar.
Baca Juga: Bulan Depan, Prabowo Akan Berikan Rakyat Indonesia Rp49 Triliun
Ia menambahkan Komdigi akan terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai media guna mendukung penyebaran informasi publik yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan transformasi digital.
