Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pergeseran pola kejahatan transnasional membuat Indonesia menjadi salah satu negara destinasi terbaru untuk kejahatan scam hingga judi online.
Pergeseran itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, negara basis kejahatan scam hingga judi online telah dilakukan penertiban oleh masing-masing otoritas negara terkait. Negara itu yakni, Myanmar, Kamboja, Laos hingga Vietnam.
Para pelaku kejahatan pun mencari basis baru. Di Indonesia, pelaku kejahatan transnasional ini melihat peluang untuk menjalankan tindak kejahatan. Niat jahat itu diperkuat oleh ajakan oleh WNI eks veteran Kamboja untuk beroperasi di Tanah Air.
"Setelah ditertibkan, mulai terjadi pergeseran [pergeseran pola kejahatan Transnasional] ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi," ujar Ses NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Salah satu wujud nyata dari pergeseran pola kejahatan baru ini yaitu terkait kasus penangkapan 320 pelaku judi online jaringan internasional di Gedung Hayam Wuruk. Baru dua bulan beroperasi, mereka tertangkap basah saat melakukan operasional judi online di salah satu gedung di Jakarta Barat itu pada Sabtu (9/5/2026).
Secara bilangan, mayoritas pelaku judi online yang tertangkap di Gedung Hayam Wuruk itu berasal dari Vietnam 228 orang. Sisanya, China 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand lima orang, Malaysia tiga orang, Kamboja tiga orang dan WNI satu orang.
Baca Juga
- NCB Interpol Polri Ungkap Ada Fenomena Pola Kejahatan Transnasional ke RI
- Indonesia-Turki Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional dan Terorisme
- Buka AMMTC, Jokowi Minta Kejahatan Transnasional Diberantas
Ratusan orang itu kemudian dibawa terlebih dahulu ke Keimigrasian RI untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara, khusus satu orang WNI langsung dibawa ke Bareskrim Polri. Adapun 321 pelaku judi online ini berperan sebagai telemarketing, bagian keuangan, hingga customer service.
DPR Minta PengetatanKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mewanti-wanti agar fenomena pergeseran kejahatan transnasional ini agar tidak terjadi di Indonesia.
"Kalau kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi," ujar Puan di kompleks Senayan, Selasa (12/5/2026).
Oleh sebab itu, Puan meminta agar stakeholder terkait seperti keimigrasian untuk bisa melakukan pengetatan terhadap pengawasan keluar masuknya WNA ke Tanah Air. Dengan begitu, pergeseran pola kejahatan transnasional ini diharapkan bisa ditekan dan tidak semakin meluas di Indonesia.
"Karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala," pungkasnya.
Aparat Diminta Tindak TegasPengamat Hukum, Abdul Fickar Hadjar mengatakan faktor Indonesia menjadi "destinasi" baru operasional kejahatan transnasional karena proses penyelesaian hukum terbilang mudah.
Pasalnya, Fickar menilai banyak instansi publik di Indonesia yang melakukan penyelesaian melalui musyawarah. Praktik itu pun kerap juga diaplikasikan oleh penegak hukum.
"Faktor penting yang juga sangat berpengaruh adalah anggapan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum di Indonesia itu tidak menyulitkan alias mudah," ujar Fickar saat dihubungi, dikutip Rabu (13/5/2026).
Selain itu, Fickar menuturkan pengawasan WNA oleh keimigrasian atau instansi terkait lainnya harus digalakkan untuk mengantisipasi pergeseran kejahatan transnasional itu. Salah satunya, menindak cepat para WNA yang sudah overstay di Indonesia.
"Karena itu Instansi Imigrasi ini harus tegas menerapkan pengawasan yang overstay, tidak ada celah toleransi karena aturannya sudah jelas dan pasti," pungkasnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Aan Widiarto mengatakan penegakan hukum terkait kejahatan transnasional ini jangan hanya sampai pada level permukaan.
Selain itu, penelusuran kejahatan pun harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu di kota yang potensial seperti batam hingga wilayah terpencil.
"Antisipasi yang seharusnya dilakukan ya tentunya sekarang law enforcement, penegakan hukum, karena sudah terjadi dan harus dilakukan deteksi sampai ke akar-akarnya," ujar Aan saat dihubungi, dikutip Rabu (13/5/2026).
Sama seperti Fickar, Aan menegaskan bahwa pengawasan juga menjadi titik krusial dalam mengantisipasi pergeseran pola kejahatan transnasional ini. Oleh sebab itu, selain dari keimigrasian, maka patroli siber juga perlu terus digencarkan.
"Patroli siber yang dilakukan oleh kepolisian ini juga harus ditingkatkan sehingga bisa mendeteksi pergerakan mereka dengan bermodal pada keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka yang saat ini sudah tertangkap, begitu," pungkasnya.
