SEMARANG, KOMPAS.TV - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi menyebut Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 bisa mengancam guru honorer.
Dalam SE tersebut, disebutkan penugasan Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2026.
"Mengapa menjadi ancaman? Karena sampai saat ini tidak diawali dengan adanya pemetaan terlebih dahulu," ujarnya dalam dalam program Jurnal Nusantara KompasTV, Kamis (14/5/2026).
Ia mengatakan seharusnya negara bisa memastikan terlebih dahulu para guru honorer akan diangkat statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun ini.
Dengan adanya kepastian pengangkatan pada tahun ini, kata dia, maka pada tahun 2027 nanti para guru honorer tersebut sudah memiliki kepastian status.
"Yang lebih menjadi ancaman, kalau tahun depan seleksi hanya untuk ASN PNS sehingga banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi menjadi sangat terancam karena mereka untuk seleksi ASN PNS menjadi tidak memenuhi syarat karena usia," ucapnya.
Baca Juga: Guru Honorer Ungkapkan Harapannya: Status Kami Jelas dan Isu Pengangkatan Tak Hanya Wacana
Menanggapi terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, Muhdi menilai keinginan pemerintah untuk melakukan penataan merupakan hal positif.
Namun menurutnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terjadi banyak ketidaksinkronan.
Muhdi menyinggung pemerintah pusat yang menyebut jumlah guru cukup, sementara fakta di daerah-daerah terjadi kekurangan guru yang begitu besar.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- guru honorer
- pgri
- pgri jateng
- se mendikdasmen nomor 7 tahun 2026
- guru
- pendidikan
