JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti perdebatan tentang film 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' yang dilarang di sejumlah daerah.
Azis mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua sebenarnya sah-sah saja. Namun, di dalam demokrasi, juga perlu ada tanggung jawab etik.
"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik," ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
"Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik," tambah Azis.
Tanggung jawab etik yang dimaksud Azis adalah soal keberimbangan dalam kritik itu. Jika terus menerus dilakukan tanpa ada keberimbangan, hal yang terjadi adalah penggiringan persepsi.
Baca juga: Pesta Babi, Pesta Bakar Ubi
"Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," sambungnya.
Azis menjelaskan, film tersebut lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu.
Menurutnya, 'Pesta Babi' tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak ketat terhadap semua pihak, melainkan sebagai karya yang sejak awal memilih sudut moral-politiknya sendiri.
"Itu hak kreatif pembuat film. Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi. Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan, tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman," tutur Azis.
Azis menilai, masalahnya bukan pada munculnya luka sosial itu.
Pasalnya, sebagian keresahan tersebut memang nyata hidup di tengah masyarakat Papua.
Baca juga: DPD RI Nilai Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Coreng Kebebasan Berekspresi
Dia menekankan, masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana, di mana negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban yang tidak memiliki ruang agensi selain melawan.
"Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu. Papua bukan ruang hitam putih. Di sana ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan. Tetapi ada pula orang asli Papua yang berharap anak-anaknya keluar dari kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu, kata Azis, Papua memang membutuhkan pembangunan yang serius.
Terlebih, Papua sangat strategis, sehingga menjadi sangat rentan terhadap perang persepsi global.
