Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi, yang digunakan masyarakat.
"Kami menyampaikan peran dan fungsi BPH Migas serta urgensi tata kelola regulasi penyaluran BBM, baik itu BBM subsidi dan kompensasi, maupun jenis bahan bakar umum yang dikonsumsi masyarakat," terangnya dalam kuliah umum di Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Rabu (13/5).
Menurut Wahyudi, civitas academica dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi.
Penggunaan energi secara bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.
Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah.
Baca juga: BPH Migas dorong CNG jadi alternatif energi rumah tangga
Baca juga: BPH Migas pastikan stok dan penyaluran BBM di Jawa Barat aman
Tujuannya, agar distribusi BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas.
"Ini penting, UGM juga melakukan monitoring (pemantauan) terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran maupun tepat manfaat kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan kolaborasi tersebut istimewa di mana UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam penyediaan dan distribusi BBM, serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Wahyudi mencontohkan tantangan pendistribusian BBM di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia seperti Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pengiriman BBM menuju wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia, itu dilakukan menggunakan pesawat Air Tractor dari Bandara Juwata maksimal tiga kali sehari.
Sementara, perjalanan jalur darat harus menembus rute 2-3 hari menuju pedalaman yang berjarak 30-40 km karena harus melalui medan berat, ekstrem dan berisiko tinggi.
"Penyediaan BBM hingga wilayah 3T merupakan tugas negara. Dengan risiko yang sangat tinggi untuk dapat mengirimkan BBM bagi masyarakat yang benar-benar sulit terjangkau," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
BPH Migas memastikan subsidi energi tersalurkan tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.
Wahyudi menjelaskan sepanjang 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tetap terkendali, tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan berada di bawah alokasi APBN, yang telah ditetapkan.
Hal ini mencerminkan penguatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh.
Dengan pengawasan dan tata kelola yang semakin transparan, pemerintah memastikan subsidi energi tetap menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus penopang stabilitas ekonomi.
"Kita kawal bersama agar prinsip pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan dan melakukan kegiatan ekonomi di tingkat daerah dapat berjalan dengan lancar," katanya.
Hal itu juga untuk mendorong agar civitas academica UGM dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada BPH Migas terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kemandirian energi dapat terjamin dan terlaksana dengan baik.
Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono mengatakan distribusi BBM merupakan isu kompleks yang perlu dipahami dunia akademik agar bisa memberikan solusi berbasis data dan kajian.
"Kami berharap kolaborasi ini diteruskan untuk membentuk working group (kelompok kerja) yang fungsinya untuk memprediksi perkembangan ke depan dengan berbagai data yang dikumpulkan. Agar kita dapat mempersiapkan sedini mungkin apa yang akan terjadi baik secara ekonomi, sosial maupun hal lainnya," jelasnya.
Sementara itu, mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Gilang Prayoga mengatakan melalui kuliah umum ini dirinya mendapatkan wawasan baru mengenai pengendalian dan pengawasan distribusi BBM di Indonesia.
Kegiatan turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni Sekolah Vokasi UGM Endang Soelistiyowati, Peneliti Pusat Studi Energi UGM Agung Satriyo, dan Region Manager Retail Sales Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Drestanto Nandhiwardana.
Baca juga: Kepala BPH Migas apresiasi Polda Jatim bongkar 66 kasus BBM subsidi
Baca juga: BPH Migas: Tasikmalaya siap terapkan aplikasi XStar 100 persen
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi, yang digunakan masyarakat.
"Kami menyampaikan peran dan fungsi BPH Migas serta urgensi tata kelola regulasi penyaluran BBM, baik itu BBM subsidi dan kompensasi, maupun jenis bahan bakar umum yang dikonsumsi masyarakat," terangnya dalam kuliah umum di Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Rabu (13/5).
Menurut Wahyudi, civitas academica dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi.
Penggunaan energi secara bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.
Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah.
Baca juga: BPH Migas dorong CNG jadi alternatif energi rumah tangga
Baca juga: BPH Migas pastikan stok dan penyaluran BBM di Jawa Barat aman
Tujuannya, agar distribusi BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas.
"Ini penting, UGM juga melakukan monitoring (pemantauan) terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran maupun tepat manfaat kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan kolaborasi tersebut istimewa di mana UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam penyediaan dan distribusi BBM, serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Wahyudi mencontohkan tantangan pendistribusian BBM di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia seperti Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pengiriman BBM menuju wilayah perbatasan dengan Serawak, Malaysia, itu dilakukan menggunakan pesawat Air Tractor dari Bandara Juwata maksimal tiga kali sehari.
Sementara, perjalanan jalur darat harus menembus rute 2-3 hari menuju pedalaman yang berjarak 30-40 km karena harus melalui medan berat, ekstrem dan berisiko tinggi.
"Penyediaan BBM hingga wilayah 3T merupakan tugas negara. Dengan risiko yang sangat tinggi untuk dapat mengirimkan BBM bagi masyarakat yang benar-benar sulit terjangkau," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
BPH Migas memastikan subsidi energi tersalurkan tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.
Wahyudi menjelaskan sepanjang 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tetap terkendali, tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan berada di bawah alokasi APBN, yang telah ditetapkan.
Hal ini mencerminkan penguatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh.
Dengan pengawasan dan tata kelola yang semakin transparan, pemerintah memastikan subsidi energi tetap menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus penopang stabilitas ekonomi.
"Kita kawal bersama agar prinsip pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan dan melakukan kegiatan ekonomi di tingkat daerah dapat berjalan dengan lancar," katanya.
Hal itu juga untuk mendorong agar civitas academica UGM dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada BPH Migas terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kemandirian energi dapat terjamin dan terlaksana dengan baik.
Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono mengatakan distribusi BBM merupakan isu kompleks yang perlu dipahami dunia akademik agar bisa memberikan solusi berbasis data dan kajian.
"Kami berharap kolaborasi ini diteruskan untuk membentuk working group (kelompok kerja) yang fungsinya untuk memprediksi perkembangan ke depan dengan berbagai data yang dikumpulkan. Agar kita dapat mempersiapkan sedini mungkin apa yang akan terjadi baik secara ekonomi, sosial maupun hal lainnya," jelasnya.
Sementara itu, mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Gilang Prayoga mengatakan melalui kuliah umum ini dirinya mendapatkan wawasan baru mengenai pengendalian dan pengawasan distribusi BBM di Indonesia.
Kegiatan turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni Sekolah Vokasi UGM Endang Soelistiyowati, Peneliti Pusat Studi Energi UGM Agung Satriyo, dan Region Manager Retail Sales Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Drestanto Nandhiwardana.
Baca juga: Kepala BPH Migas apresiasi Polda Jatim bongkar 66 kasus BBM subsidi
Baca juga: BPH Migas: Tasikmalaya siap terapkan aplikasi XStar 100 persen
