BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencananya agar pajak bagi hasil tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebesar 70 persen harus kembali ke masyarakat yang berada di area tambang tersebut.
"Pajaknya bagaimana bagi hasilnya? Karena rencana di saya, pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan," ujarnya di Museum Pajajaran, Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5/2026).
Ia juga mengungkapkan perkembangan terkait jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Bupati Bogor Minta KPK Kawal Proyek Jalur Khusus Tambang dan Jalan Rancabungur-Leuwiliang
"Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya," kata Dedi
Ia menuturkan, akan memperhatikan perusahaan tambang yang masih berkemungkinan tetap aktif atau pun memutuskan tidak aktif.
Dia menambahkan, seluruh pembangunan jalan khusus tambang di wilayah Kabupaten Bogor harus memiliki kajian lingkungan.
Baca juga: Jalan Khusus Tambang Kabupaten Bogor Telan APBD Rp 100 Miliar, Akan Terhubung ke Tol JORR III
Dedi melanjutkan, perusahaan tambang yang masih berlangsung harus dihitung mulai dari luas area dan dampak bagi masyarakat sekitar.
"Tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kan katanya kita ingin pada kajian lingkungan," ujarnya.
"Yang kedua kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat," tambah dia.
Baca juga: Setelah Didemo Warga, Bupati Bogor: Pembebasan Lahan Jalan Khusus Tambang Harus Selesai Tahun Ini
Dalam catatan Kompas.com, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengakui jalur khusus tambang di Parung Panjang, Bogor, Jabar, hingga kini belum terealisasi karena beberapa hal.
Dikatakan Herman, penjajakan pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi alternatif di kawasan Parung Panjang, sudah dilakukan.
Namun, pembebasan lahan baru mencapai 80 persen dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) belum selesai.
Baca juga: Jalan Khusus Tambang 12 Km, Pemkab Bogor Siapkan Rp 100 Miliar
“Jalan khusus tambang ini diharapkan terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Namun, kita masih menunggu proses dari pemerintah pusat,” tuturnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/2/2025).
Keberadaan truk tambang ini memperparah kondisi Jalan Parung Panjang. Data Pemprov Jabar, lebih dari 50 persen Jalan Parung Panjang, Bogor, rusak.
Herman mengungkapkan, Jalan Parung Panjang memiliki panjang sekitar 28,3 kilometer, dengan kondisi jalan baik sepanjang 13 kilometer. Sementara sekitar 14 kilometer lainnya rusak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
