jpnn.com, NEW YORK - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berkomitmen membangun tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berstandar internasional.
Hal demikian dikatakan dia saat hadir dalam forum yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), New York, Senin (11/5) waktu setempat.
BACA JUGA: Menhut & FCLP Bahas Penguatan Kolaborasi Global Kehutanan Hingga Pasar Karbon
“Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis, membuka peluang kemitraan global untuk investasi iklim dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan,” ujar Raja Juli seperti dikutip Kamis (14/5).
Adapun, kegiatan yang dihadiri Menhut di KJRI, New York ialah Business Forum on Carbon Market and Forest Products.
BACA JUGA: Senior GMKI Rouli Rajagukguk Pertanyakan Motif Melaporkan Jusuf Kalla ke Polisi
Kegiatan menghadirkan para pemimpin dan ahli dari berbagai organisasi terkemuka di bidang karbon, pasar lingkungan, dan produk kehutanan, yaitu ACT Commodities, Anew, Bloomberg, CTrees, Cultivo, Emergent, IETA, Intercontinental Exchange, Lombard Odier, OPIS, Rubicon Carbon, hingga S&P Global.
Raja Juli engatakan terbitnya Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting transformasi sektor kehutanan Indonesia.
BACA JUGA: Raja Juli Masuk Kepengurusan HA IPB, Langsung Dikasih Kartu Pengurus
Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebutkan regulasi Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menghasilkan, memverifikasi, dan memperdagangkan kredit karbon dari kawasan konsesi kehutanan.
Termasuk, kata pria yang juga menjabat Sekjen PSI itu, dalam hutan produksi alam, tanaman industri, hingga kawasan perhutanan sosial.
Kemudian, regulasi yang sama juga memperkuat integrasi pasar karbon nasional dengan standar internasional.
"Dengan demikian, kredit karbon kehutanan Indonesia diharapkan semakin kompetitif di pasar karbon global," ungkap Raja Juli.
Diketahui, Kemenhut selain perdagangan karbon, turut mendorong pengembangan skema multiusaha kehutanan.
Skema ini memungkinkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan secara simultan.
Mulai dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga produk bioekonomi seperti biochar dan energi biomassa berkelanjutan.
Menurut Raja Juli, pendekatan multiusaha kehutanan akan meningkatkan daya tarik investasi.
"Sebab, memberikan diversifikasi pendapatan sekaligus memperkuat aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam model bisnis kerimbaan Indonesia," demikian pernyataan dia.
Acara yang digelar di KJRI New York ini menjadi ajang bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk memaparkan potensi besar kredit karbon nasional sekaligus membangun kepercayaan pasar internasional terhadap implementasi nilai ekonomi karbon Indonesia.
Ketua Umum APHI Soewarso, dalam sambutannya menyatakan bahwa terbitnya Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru mengakselerasi pasar karbon di sektor kehutanan.
"APHI dan seluruh anggotanya berkomitmen penuh mengembangkan inisiatif karbon yang memiliki integritas tinggi dan kredibel," ujarnya.
Soewarso mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 memberi kepastian prosedur bagi pelaku usaha untuk melakukan perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca.
"Kami ingin memastikan bahwa kredit karbon yang dihasilkan dari hutan Indonesia diakui secara global dan memberikan manfaat nyata bagi ekologi serta ekonomi masyarakat," ujar Soewarso di hadapan para peserta forum.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menyampaikan bahwa forum bisnis tersebut menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring investasi hijau Indonesia.
Dia mengatakan forum itu juga sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi karbon berbasis kehutanan dunia.
“Indonesia tidak menawarkan bantuan, melainkan kemitraan strategis yang didukung komitmen pemerintah, kepastian regulasi, dan potensi sumber daya hutan tropis yang sangat besar,” ujar Ristianto.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berkomitmen membangun tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang kredibel. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gandeng Raja Susu, Danone SN Indonesia Hadirkan Store di PIK 2
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
