Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana pupuk urea Indonesia ke Australia melalui PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, sebagai langkah memperkuat daya saing industri pupuk nasional di pasar global dengan total potensi kerja sama mencapai Rp7 triliun.
Amran menyebut ekspor tersebut menjadi tonggak baru transformasi industri pupuk nasional sekaligus simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global.
Ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.
Pemerintah menargetkan volume ekspor meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
Menurut Amran, ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton pupuk antara Indonesia dan Australia melalui skema government-to-government (G2G).
“Keberhasilan ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara,” ungkap Amran.
Amran mengatakan Indonesia kini telah berubah dari negara yang sebelumnya mengalami persoalan pasokan pupuk menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas capaian ekspor tersebut.
Penguatan Pasar Ekspor dan Reformasi Pupuk NasionalSetelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
Amran mengungkapkan Duta Besar India telah meminta pasokan 500.000 ton pupuk dari Indonesia.
Beberapa negara lain juga disebut berminat membeli pupuk urea Indonesia.
Keberhasilan ekspor pupuk tersebut disebut tidak terlepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, alokasi pupuk bersubsidi dikembalikan dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Jangkauan penerima manfaat pupuk bersubsidi disebut mencapai sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.
Selain itu, volume pupuk bersubsidi ditambah sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani terhadap pupuk.
“Penurunan harga pupuk terjadi di tengah memanasnya geopolitik dunia,” kata Amran.
Pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk.
Sistem penyaluran pupuk disederhanakan melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Pemerintah juga mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.
Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun dan menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Revitalisasi Industri Pupuk dan Proyek Strategis NasionalPemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun.
Program revitalisasi tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien.
Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035.
Potensi pemborosan sebesar Rp14,4 triliun per tahun juga disebut dapat ditekan melalui reformasi tersebut.
Pada era Presiden Prabowo dimulai proyek strategis baru berupa groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025.
Pemerintah juga melakukan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton.
Nilai investasi proyek methanol nasional tersebut mencapai sekitar USD1,8 miliar.
Proyek methanol dikembangkan untuk mendukung kebutuhan biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.
Amran menambahkan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat industri nasional, mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, dan membangun kemandirian industri pupuk nasional.
