Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi guna menjawab keluhan investor global terkait rumitnya aturan di Tanah Air.
Hadirnya Satgas juga dapat membendung agresivitas negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, hingga India dalam memperebutkan arus investasi.
Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, dunia usaha saat ini membutuhkan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing di kawasan.
“[Pembentukan satgas] sangat mendesak. Hari ini kompetisi antarnegara dalam menarik investasi semakin agresif,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).
Investor global, kata dia, kini membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga India yang terus melakukan reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.
Saat ini, investor global tidak hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan sumber daya alam, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, efisiensi logistik, stabilitas kebijakan, dan kemudahan ekspansi usaha.
Baca Juga
- Kebijakan Hilirisasi Prabowo Tuai Protes dari Investor China
- Kuda-kuda Investor Sambut Panen Cuan Saham Royal Dividen
- Menjaga Asa Investor di Tangan MI
Anggawira berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi ukuran pasar, bonus demografi, dan sumber daya alam. Namun, keunggulan tersebut sering tergerus oleh tingginya biaya ekonomi akibat regulasi yang rumit.
“Kalau deregulasi dilakukan serius, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur dan hilirisasi terbesar di Asia Tenggara,” katanya.
Oleh karena itu, berbagai keluhan investor, termasuk dari pelaku usaha China, perlu dijadikan alarm bagi pemerintah bahwa masih terdapat persoalan serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Anggawira menyebut, banyak investor mengeluhkan aturan yang berubah cepat, perizinan berlapis, sinkronisasi pusat-daerah yang belum optimal, hingga biaya kepatuhan yang semakin tinggi “Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa kehilangan momentum relokasi industri global akibat dinamika geopolitik dan strategi China+1,” tegasnya.
Adapun satgas seregulasi nantinya harus difokuskan sebagai instrumen percepatan reformasi struktural, bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga. Fokus utama satgas perlu diarahkan pada pemangkasan aturan yang tumpang tindih, percepatan proses perizinan, dan penciptaan kepastian usaha bagi investor maupun pelaku usaha domestik.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembentukan satgas tidak justru menambah lapisan birokrasi baru tanpa menghasilkan keputusan konkret di lapangan.
Menurutnya, efektivitas satgas akan sangat bergantung pada desain kelembagaan dan kewenangannya. Dunia usaha berharap satgas memiliki kewenangan lintas kementerian dan lembaga, target deregulasi yang terukur, timeline yang jelas, serta mekanisme evaluasi langsung terhadap hambatan investasi.
“Yang dibutuhkan dunia usaha bukan banyak rapat, tetapi penyelesaian konkret terhadap bottleneck regulasi,” sebut Anggawira.
