Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Herman menilai idealnya perizinan investasi dibuat lebih mudah dan tidak rumit.
"Investasi adalah instrumen penting pertumbuhan ekonomi, idealnya segala perizinan harus lebih mudah dan tidak rumit. Saya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo," kata Herman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).
"Bahkan ke depan perizinan jika memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu atap saja di Kementerian Investasi," sambungnya.
Menurutnya, selama ini proses perizinan kerap melewati berbagai institusi sektoral dan tingkat pemerintahan. Sebab itu, penyederhanaan perizinan memerlukan pengalihan kewenangan dan harmonisasi regulasi.
"Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, bahkan sesuai ditingkatan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga jika akan disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan," jelasnya.
Dia menilai perlu dilakukannya harmonisasi UU terkait. Herman berharap dengan adanya satgas ini, proses perizinan akan lebih efisien.
"Perlu harmonisasi peraturan perundang-undang, bisa jadi satgas yang dimaksud presiden adalah untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dan menyatukan dalam satu atap, sehingga lebih mudah dan tidak rumit," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Prabowo menilai regulasi yang berbelit membuat investasi terhambat dan membuka celah praktik korupsi.
Prabowo menegaskan Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam mengeluarkan izin usaha. Menurutnya, lamanya proses perizinan membuat investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.
"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.
"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ujarnya.
(amw/idh)
