Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mengandung narasi yang provokatif. Meski demikian, ia menegaskan kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih tergolong wajar dan tidak perlu dilarang.
Menurut Yusril, masyarakat tidak perlu terpancing hanya karena judul film yang dinilai kontroversial. Ia menduga judul tersebut memang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.
Baca Juga: Nobar Film Pesta Babi Tak Dilarang, Tapi Dibatasi? Pemerintah Bicara Kebebasan, Sambil Ingatkan ‘Batas Moral’
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Yusril menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter tersebut. Ia justru menilai masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyaksikan, mendiskusikan, hingga memperdebatkan isi film secara terbuka.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup serta hak masyarakat adat.
Terkait kritik tersebut, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan isi film sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia menjelaskan proyek pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya sudah dimulai sejak 2022 pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua.
Program tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, pemerintah disebut tetap terbuka terhadap berbagai kritik yang muncul terkait proyek strategis nasional tersebut.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Yusril.
Di sisi lain, Yusril juga membantah adanya larangan resmi dari pemerintah terkait pemutaran maupun nobar film dokumenter tersebut.
Ia menyebut sejumlah kegiatan pemutaran di beberapa kampus tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurut Yusril, jika ada pembubaran kegiatan nobar di sejumlah lokasi, hal itu bukan instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
Baca Juga: Soroti Pembubaran Nobar 'Pesta Babi', TB Hasanuddin: Tidak Ada Bukti Film Tersebut Melanggar UU
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
