Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate menilai pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan secara komprehensif demi mempermudah pengoperasian dalam jangka panjang.
Hal tersebut dikatakan Jan Pieter saat mengikuti diskusi "Ngopi De'Talkshow" dengan judul "Mendukung Kesiapan Operasional Alutsista" seperti dikutip dari siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Jan Pieter, pembelian secara parsial atau tidak lengkap akan menyulitkan pengguna karena alutsista tersebut akan sulit untuk digunakan dalam jangka panjang.
Baca juga: Kemhan jelaskan alasan TNI kerahkan alutsista untuk amankan KTT ASEAN
Pembelian secara parsial yang dimaksud yakni pihak tertentu hanya membeli platform saja tanpa adanya fasilitas tambahan seperti kelengkapan senjata, amunisi hingga infrastruktur pendukung lainnya.
"Jadi kesiapsiagaan operasi itu ya ada platformnya, ada weapon-nya, ya ada logistik supportnya, ya ada awaknya, ada pusat trainingnya, itu dalam satu sistem," kata Jan Pieter.
Karenanya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang cukup agar bisa membeli alutsista secara lengkap, tidak menunggu platform utama datang lalu kemudian dilengkapi secara bertahap.
Selain itu, Jan Pieter juga menilai alutsista yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) harus sesuai dengan kebutuhan TNI sebagai pihak yang mengoperasikan.
Pembelian alutsista tersebut, menurut dia, jangan hanya berdasarkan ketersediaan anggaran dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan TNI.
Dia melanjutkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pembelian alutsista tepat sasaran yakni membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kemhan dan TNI.
Baca juga: Waka Komisi I DPR: Pembelian alutsista terbaru sesuai fokus Kemenhan
Menurutnya, komunikasi yang terjalin antara Kemhan dengan TNI di bidang pembelian alutsista sudah berjalan dengan baik.
"Komunikasi antara Kemhan sebagai pemegang kewenangan di bidang kebijakan dan ketersediaan anggaran dengan TNI sebagai yang punya kebutuhan itu sudah berjalan," kata Jan Pieter.
Jan Pieter berharap, komunikasi antara kedua instansi ini tetap berjalan dengan baik agar tidak ada misinformasi antara kebutuhan alutsista TNI dengan pembelian yang dilakukan Kemhan.
Tahun ini TNI telah kedatangan banyak alutsista. Beberapa yang menarik perhatian publik yakni kedatangan pesawat angkut buatan Boeing yakni dua buah A400M. Selain itu, TNI AU juga mulai menerima pesawat tempur Rafale secara bertahap mulai tahun ini.
Dari matra laut, TNI AL juga telah kedatangan dua kapal tempur yakni KRI Prabu Siliwangi, KRI Brawijaya buatan Italia dan satu kapal pendeteksi laut yakni KRI Canopus buatan Jerman.
Yang terdekat, TNI AL akan kedatangan kapal induk pertamanya Indonesia yakni Giuseppe Garibaldi yang dikabarkan akan datang sebelum HUT TNI, tahun ini.
Baca juga: Presiden Prabowo beri sinyal segera negosiasi tambah empat unit A400M
Hal tersebut dikatakan Jan Pieter saat mengikuti diskusi "Ngopi De'Talkshow" dengan judul "Mendukung Kesiapan Operasional Alutsista" seperti dikutip dari siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Jan Pieter, pembelian secara parsial atau tidak lengkap akan menyulitkan pengguna karena alutsista tersebut akan sulit untuk digunakan dalam jangka panjang.
Baca juga: Kemhan jelaskan alasan TNI kerahkan alutsista untuk amankan KTT ASEAN
Pembelian secara parsial yang dimaksud yakni pihak tertentu hanya membeli platform saja tanpa adanya fasilitas tambahan seperti kelengkapan senjata, amunisi hingga infrastruktur pendukung lainnya.
"Jadi kesiapsiagaan operasi itu ya ada platformnya, ada weapon-nya, ya ada logistik supportnya, ya ada awaknya, ada pusat trainingnya, itu dalam satu sistem," kata Jan Pieter.
Karenanya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang cukup agar bisa membeli alutsista secara lengkap, tidak menunggu platform utama datang lalu kemudian dilengkapi secara bertahap.
Selain itu, Jan Pieter juga menilai alutsista yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) harus sesuai dengan kebutuhan TNI sebagai pihak yang mengoperasikan.
Pembelian alutsista tersebut, menurut dia, jangan hanya berdasarkan ketersediaan anggaran dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan TNI.
Dia melanjutkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pembelian alutsista tepat sasaran yakni membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kemhan dan TNI.
Baca juga: Waka Komisi I DPR: Pembelian alutsista terbaru sesuai fokus Kemenhan
Menurutnya, komunikasi yang terjalin antara Kemhan dengan TNI di bidang pembelian alutsista sudah berjalan dengan baik.
"Komunikasi antara Kemhan sebagai pemegang kewenangan di bidang kebijakan dan ketersediaan anggaran dengan TNI sebagai yang punya kebutuhan itu sudah berjalan," kata Jan Pieter.
Jan Pieter berharap, komunikasi antara kedua instansi ini tetap berjalan dengan baik agar tidak ada misinformasi antara kebutuhan alutsista TNI dengan pembelian yang dilakukan Kemhan.
Tahun ini TNI telah kedatangan banyak alutsista. Beberapa yang menarik perhatian publik yakni kedatangan pesawat angkut buatan Boeing yakni dua buah A400M. Selain itu, TNI AU juga mulai menerima pesawat tempur Rafale secara bertahap mulai tahun ini.
Dari matra laut, TNI AL juga telah kedatangan dua kapal tempur yakni KRI Prabu Siliwangi, KRI Brawijaya buatan Italia dan satu kapal pendeteksi laut yakni KRI Canopus buatan Jerman.
Yang terdekat, TNI AL akan kedatangan kapal induk pertamanya Indonesia yakni Giuseppe Garibaldi yang dikabarkan akan datang sebelum HUT TNI, tahun ini.
Baca juga: Presiden Prabowo beri sinyal segera negosiasi tambah empat unit A400M
:strip_icc()/kly-media-production/medias/699101/original/z2.jpg)
